.webp)
SuaraPemerintah.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengadakan pertemuan untuk membahas program pertumbuhan masyarakat Bogor yang menggunakan jasa transportasi KRL dan Commuter Line. Pertemuan tersebut berlangsung di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, pada Senin (26/2/2024).
Direktur Utama KCI, Asdo Artriviyanto, menyatakan keinginan untuk berkolaborasi dengan Pemkot Bogor dalam upaya meningkatkan fasilitas dan pengaturan akibat peningkatan jumlah penumpang KRL dari stasiun Bogor. Dia menekankan perlunya respons dan antisipasi terhadap peningkatan ini melalui kolaborasi yang erat. Peningkatan jumlah penumpang ini juga perlu direspon dengan meningkatkan fasilitas, seperti pedestrian dan area pick-up dan drop zone di sekitar stasiun Bogor.
Sementara itu, terkait peresmian skybridge yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan, Asdo menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu informasi dan instruksi lebih lanjut dari Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menyinkronkan program KCI dengan program Pemkot Bogor. Salah satunya adalah aktivasi skybridge yang diharapkan dapat segera diresmikan sebelum Ramadan dan terintegrasi dengan Alun-alun Kota Bogor serta area sekitarnya.
Marse juga menyampaikan bahwa KCI memiliki rencana untuk memperpanjang lintasan KRL hingga ke stasiun Paledang. Namun, rencana ini perlu dikaji dengan baik mengingat Jalan Kapten Muslihat, yang menjadi lintasan perpanjangan tersebut, memiliki kinerja lalu lintas yang tinggi.
Selain itu, Wali Kota Bogor juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait keamanan dan keselamatan pengguna jalan yang melintasi rel kereta di Jalan MA Salmun. Pemkot Bogor berharap agar dapat dibangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang juga dapat digunakan oleh pengendara sepeda motor.
Marse menegaskan bahwa permintaan tersebut akan dikomunikasikan dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Transportasi Provinsi (BTP). Dia menyatakan setuju dengan permintaan tersebut karena JPO tersebut akan membantu penataan pedagang dan lingkungan sekitarnya, serta meningkatkan keamanan masyarakat saat melintasi perlintasan kereta api.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
