Selasa, Juli 23, 2024
spot_img
spot_img

BERITA UNGGULAN

Poin-poin Gugatan Anies dan Ganjar soal Pilpres yang Dipatahkan MK

SuaraPemerintah.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. MK mematahkan sejumlah dalil gugatan yang disampaikan oleh kedua pasangan tersebut.

Sidang pembacaan putusan digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Senin (22/4/2024). Dalam pembacaan putusannya, hakim menyampaikan pertimbangan pokok permohonan yang diajukan oleh Anies-Cak Imin, sementara untuk pertimbangan pokok perkara dari pihak Ganjar-Mahfud dianggap telah dibacakan.

- Advertisement -

MK menjelaskan bahwa pertimbangan dalam putusan ini terkait dengan pertimbangan dalam penanganan gugatan dari Anies-Cak Imin. MK juga menyatakan bahwa pertimbangan dalam penanganan gugatan dari Ganjar-Mahfud akan serupa karena masih terkait dengan satu peristiwa, yaitu Pilpres 2024.

MK menyatakan pertimbangan detail dapat dibaca dalam berkas lengkap putusan yang akan diserahkan usai sidang. MK menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan hukum.

- Advertisement -

Dalam pertimbangan pokok perkara permohonan pemohon, hakim MK mematahkan dalil gugatan yang diajukan Anies dan Ganjar. Melansir informasi dari detik.com, berikut daftar dalil gugatan Anies dan Ganjar yang dipatahkan MK:

Soal Seleksi Anggota KPU-Bawaslu
MK menyatakan dalil permohonan pemohon yang mempermasalahkan proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah tidak menemukan adanya korelasi proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu dengan perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran.

“Terlebih sulit pula bagi Mahkamah untuk menemukan korelasi jumlah unsur tim seleksi tersebut dengan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil pemohon ihwal pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu oleh Presiden melanggar pasal 22 ayat 3 UU Pemilu karena memasukkan unsur pemerintah lebih dari 3 orang adalah tidak beralasan menurut hukum,” kata hakim konstitusi Enny Nurbaningsih.

Tak Terdapat Permasalahan Pencalonan Gibran
Hakim konstitusi Arief Hidayat mengatakan tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Arief menilai tidak ada bukti yang meyakinkan telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

“Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari Pihak Terkait dan hasil verifikasi,” ujar Arief.

“Serta penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024,” imbuhnya.

Arief juga membacakan terkait permohonan Anies dan Cak Imin yang menyebut KPU telah melakukan dugaan pelanggaran karena menerima berkas pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Arief menyebut KPU menerima itu karena melaksanakan putusan MK.

“Bahwa dalil Pemohon berikutnya adalah berkenaan dengan dugaan adanya pelanggaran oleh Termohon karena menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023,” ungkapnya.

“Sebagaimana telah Mahkamah uraikan di atas, tindakan Termohon yang dianggap Pemohon langsung menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah PKPU 19/2023 adalah tidak melanggar hukum,” katanya.

Tak Ada Bukti Intervensi Presiden
MK menyatakan dalil pemohon soal dugaan intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada perubahan syarat pasangan calon tidak beralasan hukum. MK menilai dalil pemohon tidak terbukti.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil Pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan Termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2, sehingga dijadikan dasar bagi Pemohon untuk memohon Mahkamah membatalkan (mendiskualifikasi) pihak terkait sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, adalah tidak beralasan menurut hukum,” kata hakim Arief.

Arief mengatakan KPU telah menerima pendaftaran pasangan calon sesuai dengan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2024. Maka, MK pun menyatakan KPU tidak terbukti berpihak saat melakukan proses pendaftaran pasangan calon.

“Secara substansi perubahan syarat pasangan calon yang diterapkan termohon dalam Keputusan KPU 1368/2023 dan PKPU 23/2023 adalah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan amar putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023,” jelasnya.

“Syarat ini diberlakukan kepada seluruh bakal calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, sehingga tidak terbukti adanya dugaan keberpihakan termohon terhadap pihak terkait dalam proses penetapan pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024,” sambung dia.

Soal Laporan tentang Pencalonan Gibran
MK menilai bahwa laporan kubu Anies-Cak Imin soal Bawaslu yang tidak menindaklanjuti laporannya tentang pencalonan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi cawapres tidak beralasan menurut hukum.

“Laporan-laporan dimaksud telah ditindaklanjuti dengan pelanggaran serta pembahasan oleh Bawaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Bawaslu beserta jajarannya telah melakukan tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang didalilkan Pemohon,” kata hakim Enny Nurbaningsih.

MK mengatakan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya merupakan dugaan pelanggaran pemilu. Kubu 01 Anies-Cak Imin menilai KPU telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/ 2023), yang salah satunya mengatur persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu berusia paling rendah 40.

“Faktanya, tindak lanjut laporan tersebut tidak selalu berujung pada kesimpulan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pemilu atau sampai menjatuhkan sanksi. Dalam hal ini, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2,” ujarnya.

Tak Ada Bukti Cawe-cawe Jokowi
Hakim Daniel Yusmic P Foekh menilai dalil pemohon soal adanya cawe-cawe Presiden Jokowi di Pemilu 2024 tidak beralasan hukum. Daniel mengatakan bentuk cawe-cawe yang dilakukan Jokowi tak dapat diuraikan lebih lanjut oleh pemohon.

“Dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 a quo, menurut Mahkamah, tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud Pemohon, serta apa bukti tindakan cawe-cawe, demikian,” kata Daniel dalam sidang.

Ia mengatakan bukti yang diajukan oleh pemohon berupa artikel hingga rekaman video berita belum bisa membuktikan adanya kegiatan cawe-cawe itu. Ia menyebut bukti tersebut belum kuat untuk dipertanggungjawabkan dalam persidangan.

“Namun pernyataan demikian menurut Mahkamah, tanpa bukti kuat dalam persidangan, tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi,” ujar Daniel.

“Terlebih, terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya pihak yang keberatan, khususnya dari peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 setelah ada penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mempersoalkan pernyataan adanya cawe-cawe dari presiden terhadap penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden,” sambungnya.

Daniel mengatakan pihaknya juga tak menemukan korelasi cawe-cawe yang dilakukan presiden dapat menaikkan suara pasangan calon tertentu. Dengan demikian, MK memutuskan dalil tersebut tak beralasan menurut hukum.

“Demikian halnya, Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk cawe-cawe dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” katanya.

PKPU Syarat Capres-Cawapres Telah Sesuai
MK menyatakan PKPU pencalonan presiden dan wakil presiden telah sesuai dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. MK menilai KPU sebagai pihak termohon telah melaksanakan putusan MK tersebut.

“Bahwa dengan demikian secara substansi syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam PKPU 23/2023 telah sesuai dengan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023,” tutur hakim Arief.

Soal Pj Kepala Daerah
MK menilai bahwa dalil kubu Anies-Cak Imin soal Presiden Joko Widodo yang menunjuk beberapa penjabat daerah tidak beralasan menurut hukum.

MK menyebut setelah mencermati Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota ternyata telah mengandung mekanisme dan persyaratan yang terukur terkait mekanisme penunjukan penjabat kepala daerah. Mahkamah juga berpendapat pengisian jabatan itu telah memenuhi prinsip demokrasi karena telah diusulkan dan dibahas dengan melibatkan DPRD dan instansi lainnya.

MK menilai proses penunjukan penjabat sudah sesuai dengan ketentuan. Oleh karenanya hakim MK menyebut dalil pemohon tidak beralasan hukum.

“Terlebih lagi, proses penunjukan penjabat itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana fakta hukum dalam persidangan yang dijelaskan oleh saksi dari Kemendagri dan DPR. Disamping hal tersebut merupakan bentuk implementasi norma yang menjadi ranah pelaksanaan tugas pemerintahan,” kata hakim Daniel.

“Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum,” imbuhnya.

MK Tolak Dalil Soal Nepotisme
Hakim Daniel juga menolak dalil pemohon terkait dugaan Presiden Jokowi dalam mendukung putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilpres 2024 melanggar peraturan tentang nepotisme. MK menilai pemohon tidak membuktikan dan menguraikan dalilnya.

“Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, karena Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dan tidak membuktikan dalinya, maka Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon. Terlebih, jabatan wakil presiden yang dipersoalkan oleh Pemohon a quo adalah jabatan yang pengisiannya melalui pemilihan (elected position) dan bukan jabatan yang digunjuk/diangkat secara langsung (directly appointed position), kata Daniel.

“Adapun jabatan yang terkait dengan larangan nepotisme adalah jabatan yang pengisianya dilakukan dengan cara ditunjuk/diangkat secara langsung. Artinya, jabatan yang diisi melalui pemilihan umum tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk nepotisme,” ujarnya.

Kenaikan Tukin Bawaslu Tak Terkait Independensi
Hakim Daniel menilai kenaikan tunjangan kinerja terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak terkait dengan isu independensi sebagai penyelenggara pemilu. Hakim Daniel mengatakan kenaikan tukin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Dengan demikian, menurut Mahkamah, pemberian tunjangan kinerja kepada ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terkait dengan isu independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu in casu Bawaslu,” ujarnya.

Daniel mengatakan tim hukum Anies dan Cak Imin juga tidak membuktikan soal adanya indepedensi terkait kenaikan tukin itu. Karena itulah, MK tidak menemukan kebenaran dari dalil tim hukum Anies-Cak Imin.

“Terlebih dalam persidangan Pemohon tidak membuktikan hal demikian lebih lanjut, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon a quo,” ujarnya.

Dengan begitu, MK menilai dalil tim Anies-Cak Imin soal isu indepensi terkait kenaikan tukin kepada Bawaslu tidak beralasan menurut hukum.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum,” ungkapnya.

Sanksi MKMK Tak Bisa Jadi Bukti Nepotisme
MK menyatakan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak dapat dijadikan bukti adanya nepotisme. MK menilai putusan MKMK tidak bisa membatalkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

“Berkenaan dengan dalil pemohon a quo, menurut Mahkamah, adanya putusan MKMK nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan adanya pelanggaran berat etik dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak serta merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut,” kata hakim Arief.

“Terlebih, kesimpulan dalam putusan MKMK nomor 2/MKMK/L/11/2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam putusan Mahkamah Konstitusi 141/PUU-XXI/2023 antara lain telah menegaskan MKMK tidak berwenang membatalkan keberlakuan putusan MK dalam konteks perselisihan hasil pemilu, persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenai keabsahan atau konstitusional syarat, namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta pemilu,” sambungnya.

Berdasarkan hal itu, Arief menyatakan MK tidak dapat mempermasalahkan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, kata Arief, tidak ada bukti adanya intervensi yang dilakukan oleh Presiden.

“Menurut mahkamah tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari pihak terkait dan hasil verifikasi serta penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut, serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dalam pemilu presiden wakil presiden tahun 2024,” tuturnya.

Tak Ada Hubungan Bansos dengan Kenaikan Suara
MK menilai tidak ada kejanggalan dalam anggaran bantuan sosial jelang pilpres. MK mengatakan anggaran bansos telah dirancang dengan matang oleh pemerintah.

“Penggunaan anggaran perlinsos, khususnya anggaran bansos menurut Mahkamah tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon (Anies-Cak Imin), karena pelaksanaan anggaran telah diatur secara jelas mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban,” kata hakim Arsul Sani.

Dalam gugatannya ke MK, kubu Anies-Cak Imin selaku pemohon menilai adanya penggunaan bansos yang janggal. Namun, MK menilai pembagian bansos ke beberapa daerah di Indonesia tak ada hubungannya dengan kenaikan suara salah satu paslon.

Hakim MK Arsul Sani mengatakan bahwa bansos sudah diatur oleh pemerintah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. MK menyebut bansos yang dibagikan langsung oleh presiden dan menteri sebagai hal lumrah.

“Termasuk pelaksanaan anggaran bansos yang disalurkan secara sekaligus (rapel) dan yang langsung disalurkan oleh Presiden dan Menteri merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya,” katanya.

Wapres Bukan Jabatan Ditunjuk
Hakim Daniel Yusmic membacakan bagian pertimbangan pada putusan MK terhadap gugatan Anies Cak Imin soal tudingan nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap anaknya, Gibran Rakabuming Raka. Hakim MK menyatakan dalil tersebut tidak terbukti.

“Terlebih, jabatan wakil presiden yang dipersoalkan oleh Pemohon a quo adalah jabatan yang pengisiannya melalui pemilihan (elected position) dan bukan jabatan yang ditunjuk/diangkat secara langsung (directly appointed position),” ujar Daniel.

“Adapun jabatan yang terkait dengan larangan nepotisme adalah jabatan yang pengisiannya dilakukan dengan cara ditunjuk/diangkat secara langsung. Artinya, jabatan yang diisi melalui pemilihan umum tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk nepotisme,” sambungnya.

Dengan demikian, Hakim MK mengatakan bahwa dalil terkait nepotisme yang dilayangkan oleh AMIN tak beralasan menurut hukum. Gugatan tersebut tak terbukti.

“Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai pelanggaran atas Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, UU 28/1999, dan Pasal 282 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum,” imbuhnya.

Soal Nana Sudjana Sambut Prabowo
MK menepis salah satu dalil tim hukum Anies-Cak Imin terkait dugaan netralitas Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dalam Pilpres 2024. MK menyatakan sambutan Nana ke Prabowo Subianto sudah ditindaklanjuti Bawaslu dan tidak ditemukan adanya pelanggaran kampanye.

“Bahwa pemohon mendalilkan Penjabat Gubernur Jawa Tengah atas nama Nana Sudjana yang merupakan purnawirawan Polri tidak netral, hal tersebut terbukti dari aktivitasnya menjemput calon presiden Prabowo Subianto saat akan kampanye dan menggunakan baju berwarna biru sesuai dengan atribut dari pasangan calon nomor urut 2,” ujar hakim Daniel.

Daniel mengatakan MK tidak menemukan pelanggaran aturan dalam sambutan itu. Hal itu berdasarkan dengan bukti-bukti yang diajukan.

“Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon dan keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan, mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Jateng atas nama Nana Sudjana telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya,” kata hakim Daniel.

Selain itu, MK juga memiliki pendapat yang sama terkait permohonan tim AMIN mengenai dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson Azroi terkait perbuatan ‘memilih presiden yang mendukung pembangunan IKN’ dan Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, yang memerintahkan melakukan pencopotan baliho paslon nomor urut 03 Ganjar-Mahfud dan sejumlah bendera PDIP di area kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gianyar. Permohonan itu dinilai tak beralasan menurut hukum.

Ada juga dalil permohonan tim AMIN terkait sikap Kadis di Sumatera Utara (Sumut) yang memerintahkan para guru untuk memenangkan paslon nomor urut 02 dengan mendorong murid-murid yang menjadi pemilih pemula untuk mencoblos paslon 02. MK juga menyatakan permohonan itu tidak beralasan menurut hukum.

Soal Kehadiran Mayor Teddy di Debat Capres
Kubu Anies dan Cak Imin, menyoroti kehadiran Mayor Teddy Indra Wijaya dalam debat capres mendampingi Prabowo. MK menilai kehadiran Mayor Teddy bukan sebagai bentuk sikap tidak netral TNI di pemilu.

“Permasalahan yang didalilkan pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan hasil kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu berupa ketidaknetralan TNI yang dilakukan oleh Mayor Teddy Indra Wijaya,” kata hakim Arsul Sani.

MK mengatakan dalil kubu Anies-Cak Imin sebagai pemohon pun telah dijawab oleh Bawaslu. Asrul Sani mengatakan kehadiran Mayor Teddy di debat capres dalam kapasitas sebagai petugas pengamanan Prabowo Subianto yang turut menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

MK menyatakan dalil yang diajukan Anies-Cak Imin selaku pemohon tidak beralasan hukum. MK mengatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan dalam kehadiran Mayor Teddy di debat capres.

- Advertisement -

Kirimkan Press Release berbagai aktivitas kegiatan Brand Anda ke email sekt@suarapemerintah.id

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Suara Hari Ini

10,502FansSuka
392PengikutMengikuti
7PengikutMengikuti
2,720PelangganBerlangganan

TERPOPULER

Terbaru