.webp)
SuaraPemerintah.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan beberapa kebijakan fiskal yang akan dijalankan pada tahun 2025 di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Kebijakan ini akan dirancang dengan tujuan agar tetap adaptif dan tangkas dalam menjalankan prioritas serta program pembangunan nasional.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman, menjelaskan bahwa strategi fiskal di tahun pertama pemerintahan Prabowo akan fokus pada tiga prioritas utama. Pernyataan ini disampaikan Luky dalam acara Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal yang digelar pada Selasa (24/9).
“Kebijakan fiskal yang sedang kita rancang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional,” ungkap Luky, dikutip dari kontan.co.id.
Menurut Luky, ada tiga fokus utama dalam kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja produk serta berinvestasi lebih besar pada pembangunan daerah.
Kedua, strategi fiskal akan diarahkan untuk mendorong konvergensi antardaerah. Hal ini akan dicapai melalui pengembangan strategi pertumbuhan multi-episentrum, dengan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di berbagai wilayah.
Ketiga, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan transfer antarpemerintah yang memperhitungkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
Selain ketiga hal tersebut, Luky juga menekankan pentingnya peningkatan pendapatan negara dengan pendekatan “collect more and spend better.” Artinya, pemerintah akan fokus pada pengumpulan pendapatan yang lebih optimal serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
Luky juga menekankan bahwa pembiayaan inovatif sangat diperlukan untuk menunjang strategi ini. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pelaksanaan kebijakan fiskal yang optimal.
Dengan kebijakan fiskal yang terfokus pada pertumbuhan ekonomi, konvergensi daerah, dan kesejahteraan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.
