.webp)
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mulai menerapkan pola baru dalam memperkuat koordinasi pembangunan daerah dengan menunjuk person in charge (PIC) di setiap kabupaten dan kota.
Kebijakan ini langsung diinisiasi Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan klasik seperti tumpang tindih program dan lemahnya sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
“PIC ini kita harapkan menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota. Dengan begitu, setiap program pembangunan dapat berjalan lebih sinkron, terukur, dan tepat sasaran,” kata Mahyeldi saat memimpin rapat penunjukan PIC di Istana Gubernuran, Jumat, 27 Maret 2026.
Menurutnya, penunjukan PIC tidak sekadar bersifat administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh tahapan pembangunan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi—dapat berjalan secara terintegrasi.
Ia menekankan bahwa koordinasi lintas pemerintahan menjadi kunci percepatan pembangunan. Tanpa sinkronisasi yang kuat, program yang dijalankan berpotensi tidak efektif dan kurang berdampak bagi masyarakat.
“Ketika perencanaan terintegrasi dengan baik, pelaksanaan di lapangan akan lebih efektif dan hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Mahyeldi juga mengingatkan para PIC untuk menjalankan perannya secara aktif, responsif, dan solutif. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penghubung, tetapi juga bertanggung jawab mengawal program prioritas serta merespons berbagai persoalan di daerah masing-masing.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Sumbar berharap dapat meminimalisir tumpang tindih program sekaligus memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan. Dengan demikian, arah pembangunan di Sumatera Barat diharapkan menjadi lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan.
Adapun penunjukan PIC mencakup seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat, dengan melibatkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai bidangnya, mulai dari perencanaan, infrastruktur, ekonomi, hingga pelayanan publik.
Rapat tersebut juga menjadi momentum penguatan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan daerah dalam mewujudkan pembangunan Sumatera Barat yang terintegrasi serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
