.webp)
SuaraPemerintah.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menungkapkan bahwa bantuan subsidi upah/gaji (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan rencananya dilanjutkan pada 2021 ini. Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan pihaknya berencana untuk memberikan tambahan anggaran BLT Subsidi Gaji yang sebelumnya diberikan sebesar Rp1,2 juta.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan tambahan anggaran ini untuk membantu masyarakat yang terdampak vaksin Covid-19. Kementerian Ketenagakerjaan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan tenggat waktu penyaluran hingga akhir Januari 2021.
“Kita akan memberikan tambahan anggaran subsidi gaji di bawah 5 juta dan kita memberikan kemudahan bagi UMKM,” ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Senin (4/1/2021).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi bantuan subsidi gaji/upahsebesar Rp29,81 triliun telah menyasar 12,4 juta orang dengan masing-masing mendapatkan Rp2,4 juta. Sedangkan realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa yakni sebesar Rp22,78 triliun untuk delapan juta KPM.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, subsidi gaji ini disalurkan untuk memberikan bantuan pada masyarakat yang terkena pandemi Covid-19.
“Kita terus memberikan bantuan seperti subsidi gaji bagi para pekerja yang di bawah gaji 5 juta,” ujar Sri Mulyani.
Kata dia, pemerintah juga memberi bantuan subsidi upah pendidik honorer di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp2,49 triliun dan Kementerian Agama (Kemenag) Rp1,13 triliun, serta subsidi kuota internet di Kemendikbud Rp3,82 triliun dan Kemenag Rp240 miliar.
Lalu, realisasi anggaran perlindungan sosial selama 2020 mencapai Rp220,39 triliun. Anggaran ini digelontorkan untuk membantu masyarakat yang terdampak selama pandemi covid-19.
“Perlindungan sosial ditingkatkan luar biasa (anggarannya) Rp230 triliun sendiri, dan ini hampir semuanya terealisasi. Kita membantu dalam berbagai hal,” bebernya.
Serta, realisasi kartu prakerja sebesar Rp19,98 triliun untuk 5,6 juta orang penerima, diskon listrik Rp11,45 triliun untuk 32,1 juta rumah tangga, bansos sembako Jabodetabek Rp7,1 triliun untuk 2,2 juta KPM, dan bantuan beras PKH Rp5,26 triliun.
Sri Muyani mengatakan proyeksi alokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 mencapai Rp403,9 triliun atau naik dari rencana sebelumnya Rp372,3 triliun.
Total anggaran program PEN Rp403,9 triliun tersebut difokuskan untuk alokasi terhadap enam bidang yaitu kesehatan Rp25,4 triliun dengan SILPA Earmark 2020 Rp47,07 triliun yang akan dimanfaatkan untuk tahun ini dan perlindungan sosial Rp110,2 triliun.
Kemudian sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp184,2 triliun, UMKM dan pembiayaan korporasi Rp63,84 triliun, serta insentif usaha Rp20,26 triliun.
“Pemulihan ekonomi nasional akan terus didukung dalam APBN 2021,” ujarnya webinar bertajuk Perempuan Berdaya Indonesia Maju: Refleksi Awal Tahun 2021 Quo Vadis Perempuan Indonesia di Jakarta, Senin (4/1/2021).
Di samping itu, kata dia, anggaran program PEN hingga akhir 31 Desember 2020, terealisasi Rp579,78 triliun atau 83,4% dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun. Bila merujuk anggaran PEN di atas yang mengalami kenaikan, maka program BLT BPJS Ketenagakerjaan bisa diperpanjang hingga 2021.
