.webp)
SuaraPemerintah.id – Dalam mengatasi masalah yang terjadi dengan Papua, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah menyerukan agar pengambil kebijakan bisa menjadikan semangat Bung Karno sebagai landasan.
Lebih lanjut ia mengatakan semangat Bung Karno harus menjadi roh dalam merumuskan pendekatan pembangunan di Papua.
Ia mengungkapkan, spirit Presiden Pertama RI ini sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tanah mutiara hitam sekarang ini.
“Semangat Bung Karno sangat jelas, Papua adalah sebagai bagian tubuh dari NKRI. Jika terpotong akan berteriak kesakitan. Kita harus memberikan perlawanan untuk tetap bersama,” jelasnya.
Menurut Said Abdullah, kata-kata Bung Karno tersebut menunjukkan bahwa bagi Bangsa Indonesia, Irian Barat atau Papua adalah harga mati bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karenanya, tidak boleh ada satu kekuatan asingpun yang datang dan mengganggu kedaulatan NKRI di Tanah Papua.
Politisi asal Sumenep, Madura tersebut juga menyebut pembangunan yang tetap bisa menjadikan Papua sebagai bagian dari tubuh NKRI.
“Saya kira, Presiden Jokowi memiliki momentum yang tepat untuk menata kembali pembangunan Papua kedepan. Kesempatan ini kita harapkan menjadi titik balik pembangunan Papua menuju pembangunan yang berbasis SDM, budaya dan lingkungan hidup,” ujar Said di Jakarta, Selasa (26/1/2021).
Karena itu Said berharap, seluruh pihak yang terlibat dalam merancang pembangunan Papua dengan pendekatan baru.
Artinya, harus menyadari sepenuhnya tentang keunikan dan kekhasan Papua yang harus tetap terjaga dengan baik.
Karenanya, tidak boleh ada satu kekuatan asingpun yang datang dan mengganggu kedaulatan NKRI di Tanah Papua.
Sejauh ini jelasnya, pelaksanaan dana otonomi khusus (otsus) Papua akan berakhir pada tahun 2021 ini.
Hal ini diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
Kondisi ini menjadi pembahasan Pemerintah dan DPR serta pemerintah daerah dan DPR Papua dan Papua Barat sebagai representasi dan keterwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat secara keseluruhan.
“Sehingga diharapkan lahir keputusan yang lebih baik, tidak sekedar memperpanjang dana otsus, tetapi kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan sesuai dengan masyarakat Papua,” terang Politisi Senior PDI Perjuangan ini.
