.webp)
SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa angka kemiskinan ekstrem ditargetkan hilang di tahun 2024. Kemiskinan ekstrem (extreme poverty) saat ini mencapai 2,5 – 3 persen, berdasarkan rencana pembangunan pemerintah, ditargetkan angka tersebut menjadi nol persen di tahun 2024.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa untuk mencapai target tersebut efektivitas program bantuan sosial (bansos) perlu ditingkatkan kepada masyarakat penerima di kelompok sangat miskin agar kemiskinan ekstrem dapat menjadi nol persen di 2024 sesuai target pembangunan.
Oleh karena itu, kata Suharso, pemerintah akan mereformasi sistem perlindungan sosial. Hal-hal yang perlu direformasi dalam sistem perlindungan sosial antara lain soal penghimpunan data.
“Ketepatan dari orang yang berhak, dan orang-orang yang tidak berhak jadi data adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari dan menjadi faktor terpenting di dalam melaksanakan perlindungan sosial melalui program-program bantuan sosial,” ujar Suharso usai rapat di Kantor Presiden, Selasa (5/1).
Pemerintah, ujar Suharso, akan meningkatkan akurasi basis data digital perlindungan sosial. Kemudian, pemerintah juga akan menghimpun seluruh program bansos yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
Program bansos lintas kementerian dan lembaga itu akan dipadukan menjadi program strategis bansos agar lebih efektif.
“Jadi bagaimana bantuan-bantuan sosial itu supaya efektif. Maka program-program yang tersedia itu kita uji kembali kesahihannya sampai seperti apa. Bappenas ditugaskan Presiden untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial ini, pertama sekali lagi terkait yang pertama data dimaksudkan dari efektivitas penyaluran bantuan sosial dan penyaluran jaminan sosial,” jelas Suharso.
Desain Ulang Program Bansos
Pemerintah akan mendesain ulang program bantuan sosial yang telah ada saat ini. Beberapa hal akan menjadi fokus dalam rencana desain ulang tersebut. Pertama berkaitan dengan data penerima yang saat ini terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Ketepatan data dengan digital base sehingga penyampaian dan tingkat akurasinya tinggi,” ujarnya.
Selain data, integrasi program bantuan sosial juga menjadi fokus pemerintah. Saat ini program bantuan sosial disebut Suharso tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga. Nantinya program tersebut akan dievaluasi dan disusun kembali oleh Bappenas. Suharso bilang program bantuan sosial yang selama ini berada di berbagai kementerian dan lembaga akan diusun kembali agar menjadi efektif dan bisa disatupadukan.
“Jadi bagaimana bantuan sosial itu supaya efektif maka program yang tersedia di berbagai kementerian dan lembaga itu kita uji kembali kesahihannya sampai seperti apa,” terang Suharso.
Selain bantuan sosial, pemerintah juga memiliki program bantuan yang bersifat iuran. Program tersebut ditujukan bagi masyarakat rentan miskin yang ada. Suharso menegaskan program perlindungan sosial dibutuhkan untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Terutama bagi masyarakat miskin yang berada di paling bawah atau extreme poverty.
Sebagai informasi pada tahun 2021 pemerintah memasukkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 110 triliun. Selain digunakan untuk program reguler, anggaran tersebut juga digunakan untuk bantuan dalam pandemi virus corona (Covid-19).
