.webp)
SuaraPemerintah.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi meneken kerja sama dengan salah satu universitas terbaik di Indonesia, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk meningkatkan kualitas pemeriksa BPK.
Wakil Ketua BPK Agus Joko Promono bersama Anggota V BPK Bahrullah Akbar bertemu dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Eko Suwardi di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Yogyakarta, Senin (15/03/2021).
Pertemuan ini berkaitan dengan penyelenggaraan Beasiswa BPK Program Kelas Khusus Magister Akuntansi UGM Tahun 2020.
Menurut Agus, pertemuan ini bertujuan untuk mensinergikan konsep pendidikan yang ada di UGM sebagai institusi universitas yang bersifat teoritis, dengan BPK sebagai institusi yang bersifat praktis. Dengan ini, adanya titik temu antara model teoritis dan model praktis.
Ia juga berharap peserta program beasiswa tersebut tidak hanya paham terkait teori, tetapi juga memiliki ilmu yang bisa dipraktikan langsung di BPK.
“BPK menginginkan adanya penekanan pada titik-titik tertentu dalam materi yang diberikan dalam proses perkuliahan. Penekanan materi dalam mata kuliah yang diberikan tersebut adalah dengan menggunakan risk register yang telah dimiliki oleh BPK,” kata Agus, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya.
Agus menjelaskan, BPK telah memiliki risk register yang telah digunakan oleh BPK dalam membuat kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di BPK.
Untuk memahami praktik di lapangan yang dilakukan oleh BPK, maka para peserta beasiswa tersebut diharapkan bisa memitigasi risk register dengan menggunakan teori-teori yang dipelajari di UGM.
“Dengan mempelajari risk register, maka 16 orang mahasiswa yang akan mengikuti program beasiswa ini, akan menjadi yang terbaik untuk memitigasi risiko yang memang terjadi di lapangan,” tegas Wakil Ketua BPK.
Hal senada juga diungkapkan oleh Bahrullah Akbar. Menurutnya, keterampilan yang dimiliki para pemeriksa BPK harus diisi juga dengan pemikiran akademis.
“UGM mungkin telah memilki silabus yang telah dikeluarkan oleh fakultas yang harus diikuti, akan tetapi BPK mengharapkan agar materi manajemen risiko ini dapat masuk ke dalam mata kuliah tertentu untuk mendapatkan penekanan,” kata Bahrullah.
“Kami mengharapkan materi kuliah yang diberikan oleh UGM dapat menyegarkan kembali para mahasiswa untuk memahami bagaimana seharusnya secara teori untuk memberikan opini dalam pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah,” tutupnya.
