.webp)
SuaraPemerintah.id – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mengapresiasi capaian Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI yang beradaptasi dengan perkembangan zaman, terlebih saat terjadi pandemi Covid-19 sejak Maret 2020.
Menurutnya, capaian tersebut membuktikan bahwa Perpustakaan DPR RI dapat bertransformasi lebih baik untuk tetap bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Hal itu diungkapkan Agung di sela-sela peluncuran buku “Kiat-Kiat Terhindar dari Korupsi: Mitigasi Risiko Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Barang dan Jasa”, yang diselenggarakan Perpustakaan DPR, di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/3/2021).
Buku ini disusun oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Inspektorat Utama Setjend DPR RI Setyanta Nugraha, dan Auditor Madya Inspektorat I Setjend DPR RI Piping Efrianto.
“Setelah memasuki masa pandemi Covid-19, layanan DPR e-library terbuka juga untuk publik. Ini artinya Perpustakaan DPR mengikuti zaman. Perpustakaan DPR bertransformasi lebih baik untuk tetap bisa memberikan layanan yang mudah diakses. Salah satu layanan tersebut melalui layanan e-library. Pemustaka dapat membaca koleksi berupa buku, koran, dan majalah, sekaligus melakukan peminjaman pengembalian buku secara online dari gawai masing-masing,” jelas Agung.
Diketahui, Perpustakaan DPR telah mengembangkan delapan layanan untuk mendukung kinerja anggota dewan, Pegawai Setjend DPR RI, tenaga ahli, dan masyarakat pada umumnya.
Pertama, OPAC Perpustakaan DPR; Kedua, Repositori DPR; Ketiga, DPR E-Library; Keempat, E-Resources; Keenam, E-Kliping Perpustakaan; Ketujuh, E-Paper Perpustakaan; Kedelapan, Sistem Informasi Paket Informasi Terkini (SI PINTER).
“Ini adalah pengembangan dari Perpustakaan DPR sehingga bisa mengikuti zaman,” jelas Agung. Dengan adanya pengembangan layanan ini, Anggota Komisi III DPR RI itu berharap dapat meningkatkan literasi masyarakat dengan rajin membaca buku di manapun berada. Hal itu dipermudah dengan layanan pinjam dan baca buku Perpustakaan DPR yang dapat diakses dari gawai milik pribadi masing-masing.
“Di kala Covid-19, orang tidak bisa berkunjung, sehingga dibuat satu aplikasi untuk peminjaman dan pengembalian secara online. Karena buku adalah jendela ilmu. Karena itu kami mengajak semuanya untuk rajin baca buku. Buku tidak hanya secara fisik tapi juga ada yang sekarang dipermudah melalui gawai kita. Sehingga, intinya bahwa kita harus menambah ilmu dengan banyak membaca,” pesan politisi Partai Demokrat itu.
Terkait perpustakaan, DPR sebelumnya sudah menegaskan bahwa peran perpustakaan sangat penting terutama di daerah.
Perpustakaan di daerah menjadi bagian penting dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dicanangkan pemerintah. Peningkatan literasi masyarakat mutlak memerlukan pembudayaan kegemaran membaca.
Agar aktivitas membaca dan perpustakaan menjadi budaya sehari-hari, maka diperlukan peningkatan kualitas fasilitas layanan perpustakaan.
Perpusnas misalnya sudah memodernisasi fasilitas layanan perpustakaan, namun bagi sebagian besar perpustakaan daerah hal itu belum nampak. Adanya modernisasi layanan perpustakaan memudahkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Sejak 2018 dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan mulai dibahas bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Lalu, dialokasikan dari kantong APBN mulai 2019. Tujuannya, mendorong peran daerah untuk meningkatkan budaya baca dan literasi masyarakatnya.
Alokasi DAK fisik perpustakaan yang disiapkan Kemenkeu pada tahun 2019 mencapai Rp300 miliar dan meningkat Rp150 miliar pada 2020. Sayangnya, akibat pandemi Covid-19, program DAK dihentikan sementara waktu dan hanya tersisa Rp 74 miliar.
Sebagian besar penggunaan DAK menyasar pada pembangunan gedung fasilitas perpustakaan. Sisanya, diperuntukkan pengadaan koleksi, perabot layanan, dan kebutuhan TIK.
