.webp)
SuaraPemerintah.ID –Â Pemerintah rilis dokumen rencana kerja yang akan dilakukan di tahun 2022. Salah satunya mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan di daerah dan menjamin pemerataan.
Dalam pengembangan wilayah ini, Jokowi harus mengocek dana yang cukup besar yakni Rp 9,63 triliun. Anggaran ini bakal digunakan untuk pembangunan di berbagai provinsi di Indonesia agar bisa mengurangi kesenjangan.
Adapun anggaran pengembangan wilayah tersebut diantaranya akan dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru dan pengembangan beberapa kota baru serta memulihkan daerah seperti Palu dan Lombok yang tahun lalu terkena bencana alam.
Dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 yang dikutip Jumat (24/9/21), berikut rincian alokasi anggaran pengembangan wilayah ini:
– Pengembangan wilayah Batam-Bintan Rp 453,9 miliar
– Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar Rp 2,9 triliun
– Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Rp 510,79 miliar
– Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong Rp 1,03 triliun
– Pengembangan Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay Rp 1,58 triliun
– Pemulihan Pasca bencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda Rp 1,9 triliun
– Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Negara Rp 634,98 miliar
– Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria) Rp 566,75 miliar.
