.webp)
SuaraPemerintah.ID – Langkah Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing produk UMKM, tidak pernah berhenti.
Bahkan, setelah bergulirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, upaya tersebut kian melaju.
“Berbagai program sudah kita gulirkan untuk memberikan banyak kemudahan dalam berusaha. Seperti terkait perijinan usaha, sertifikasi, hingga akses pembiayaan, cukup dengan Nomor Induk Berusaha atau NIB,” ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi Kementerian Koperasi dan UKM Budi Mustopo, mewakili Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, pada acara pelatihan vocational bagi usaha mikro di sektor kuliner, di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (18/3).
Bahkan, lanjut Budi, pihaknya akan terus mempercepat penyediaan 40% barang dan jasa pemerintah oleh produk koperasi dan UMKM melalui e-Katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
“Para pelaku UMKM di Sumedang bisa memanfaatkan aplikasi Bela Pangadaan dan e-Katalog LKPP, untuk mengembangkan pemasaran produknya,” tandas Budi.
Untuk itu, Budi berharap, pasca pelatihan, perlu adanya pendampingan, khususnya untuk bisa on-boarding di e-Katalog dan Bela Pangadaan.
“Sudah ada penyederhanaan persyaratan bagi pelaku UMKM bisa masuk ke e-Katalog. Intinya, kita permudah,” tegas Budi.
Para pelaku usaha mikro di Sumedang juga bisa memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan ruang publik, seperti di Rest Area jalan tol yang 30% harus diisi pelaku UMKM.
“Terlebih lagi, warga Sumedang bakal segera memiliki jalan tol,” ungkap Budi.
Tak hanya itu, Budi juga mendorong pelaku UMKM di Sumedang untuk segera bertransformasi ke digital dalam pengembangan pasar.
“Bisa lebih memanfaatkan keberadaan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lainnya,” tukas Budi.
Budi pun mengingatkan para pelaku usaha mikro agar memiliki laporan keuangan yang rapi dan bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi, hingga bisa tergambar dengan jelas kinerja usahanya.
“Untuk laporan keuangan, bisa mendownload aplikasi Lamikro yang ada di android melalui handphone. Dengan kerapihan laporan keuangan, bisa juga menjadi modal untuk akses ke pembiayaan,” tukas Budi lagi.
Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Hariyanto menambahkan bahwa Sumedang memiliki potensi kuliner yang besar dan bisa terus dikembangkan untuk mengisi pasar lokal, nasional, bahkan mancanegara.
“Oleh karena itu, kami berharap, para pelaku usaha mikro di Sumedang tidak hanya melakukan pemasaran secara offline, tapi juga online dengan memanfaatkan media sosial yang ada,” ucap Hariyanto.
Hariyanto menyebutkan, dengan meningkatnya kapasitas produksi dan kualitas produk, hingga perluasan pasar, maka akan berdampak pada meningkatnya perekonomian Sumedang.
“Peserta yang sudah mendapat ilmu di pelatihan ini, dapat menularkan ilmunya ke temen-temannya,” harap Hariyanto.
Hariyanto pun berharap kepada para pelaku agar terus meningkatkan produksi yang berkualitas, beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi.
“Saya juga berharap pelatihan ini agar dimanfaatkan secara maksimal, untuk membangkitkan kembali usaha mikro, khususnya di Kabupaten Sumedang” ujar Hariyanto.
Hariyanto mengungkapkan, pelatihan ini merupakan hasil dengan Komunitas Second House yang berpusat di Kota Bandung.
“Kerjasama sinergi seperti ini akan terus kita kembangkan untuk sektor usaha mikro lainnya,” kata Hariyanto.
Sementara Ketua Komunitas Second House (Collaboration and Creative Spaces) Fahmi Iswahyudi mengapresiasi komitmen yang terus diberikan KemenKopUKM dalam pelayanan, pendidikan, dan pelatihan, khususnya bagi pelaku usaha mikro di Jawa Barat.
Lewat pelatihan ini, Fahmi berharap dapat meningkatkan kapasitas produksi, branding, hingga pemasaran produk secara digital.
“Artinya, ada outlook yang terukur dari pelatihan ini. Yaitu, peningkatan omzet, produksi, dan kualitas produk,” imbuh Fahmi.
