.webp)
Pada Rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat bulan Mei 2022, Wakil Presiden menegaskan bahwa tingkat prevalensi stunting tahun 2022 harus turun setidaknya 3 persen melalui konvergensi program intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran, serta didukung data sasaran yang lebih baik dan terintegrasi, pembentukan TPPS, dan penguatan tingkat implementasinya hingga pada lingkup rumah tangga melalui Posyandu. Dipaparkan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 24,4 persen, atau menurun 6,4 persen dari angka 30,8 persen pada 2018, dan menargetkan untuk penurunan sebesar 14 persen pada tahun 2024 dapat terlaksana.
Hal di atas menunjukkan bahwa stunting merupakan permasalahan nasional yang seyogyanya menjadi perhatian penting bagi semua pihak agar target pemerintah dapat tercapai. Atas dasar pemikiran inilah Peneliti dari Pusat Kajian dan Penelitian Kesehatan dan Gender Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta yang bermitra dengan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran melakukan penelitian di jalur DAS Citarum, khususnya di Desa Sukamulya kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Kajian tersebut sekaligus dimaksudkan untuk melihat apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat bisa mencapai apa yang ditargetkan oleh pemerintah.
Saat ditanya mengenai perbedaan penelitian ini dengan yang sudah pernah dilakukan, J. A. Wempi sebagai ketua penelitian menjawab, “Penelitian ini berfokus pada opini dan sikap pemuda, bukan pada pelaksanaan program penanggulangan anak bergejala stunting seperti yang banyak dilakukan. Kami menemukan bahwa, salah satu penyebab terjadinya stunting di pedesaan adalah pernikahan dini. Banyak pemuda yang setelah lulus SMA langsung menikah dan punya anak. Dari hasil penelitian ini bisa dirancang program pembentukan kesadaran siswa SMA akan resiko menikah dini, dan salah satunya adalah stunting. Jadi ini berguna untuk rancangan program ke depan. “.
Desa Sukamulya dijadikan sebagai lokasi penelitian karena desa ini mampu melakukan penurunan angka prevalensi stunting menjadi sebesar 11 persen di tahun 2022 dari sebelumnya di angka 14 persen saat program penanggulangan penderita stunting pertama kali dijalankan di desa tersebut pada tahun 2019. Angka itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan prevalensi stunting di Jawa Barat secara keseluruhan yang mencapai 31,1 persen. Penurunan tingkat prevalensi di Desa Sukamulya menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat desa cukup berhasil, namun belum bisa memenuhi target pemerintah di atas, dimana angka penurunan yang diharapkan tercapai secara nasional adalah sebesar 3 persen di tahun 2022 saja.
Para peneliti yang terlibat studi ini melakukan penelitian tahap pertama dengan berfokus pada opini dan sikap pemuda atas isu stunting di daerahnya dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan seperti observasi, wawancara, focus group discussion, dan studi literatur. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat beberapa opini dan sikap dari kelompok pemuda yang ada di desa tersebut. Kelompok pertama adalah kelompok pemuda yang memiliki pemahaman akan stunting dan mau berpartisipasi menjadi agen perubahan dalam penanggulangan masalah stunting di desanya. Kelompok berikutnya adalah para pemuda yang tahu akan isu stunting, namun tidak peduli. Sedangkan kelompok ketiga adalah pemuda yang tidak tahu akan adanya isu stunting.
Terkait hal ini, Wempi menyebutkan bahwa hasil penelitian ini akan digunakan sebagai dasar untuk membuat program pengabdian masyarakat berkala dan kreatif yang berfokus pada pembentukan kesadaran akan resiko menikah dini. Program komunikasi tersebut akan dirancang sesuai dengan karakter sub-kultur pemuda sebagai target audience, khususnya siswa SMA.
Pemahaman yang dimiliki oleh kelompok pemuda yang mau berpartisipasi menjadi agen perubahan dalam penanggulangan stunting terbentuk karena latar belakang pendidikan yang tinggi, dan atau karena adanya bimbingan yang diberikan oleh aparat desa melalui kegiatan karang taruna. Mereka bukan cuma mendapat informasi dan pembimbingan terkait isu stunting, tetapi juga meneladani kehidupan para tokoh desa. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya proses pembimbingan dalam bentuk pembelajaran dan keteladanan, yang sebenarnya memang sangat dibutuhkan oleh sub-kultur pemuda.
Seperti yang disebutkan oleh Parson, Sub-kultur pemuda memiliki beberapa karakter dasar seperti ingin menonjol, ingin diakui, tidak peduli pada lingkungan sosial, cenderung memberontak dan tidak taat pada aturan. Guna membentuk kesadaran sosial para pemuda, sifat dasar tersebut perlu diarahkan dan dibimbing oleh orang yang lebih tua dengan pendekatan komunikasi persuasi interpersonal secara intensif. Namun demikian, hal itu juga harus ditunjang dengan adanya figur masyarakat yang bisa teladani. Karena, seperti juga yang disampaikan oleh Bandura dalam teori pembelajaran sosial, masyarakat belajar dengan cara mengamati dan mengimitasi. Dalam kasus Desa Sukamulya, tokoh yang diteladani adalah Deni Sugandi sebagai kepala desa dan Istrinya, Euis Rahayu S.p.
Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah diperolehnya hasil yang menunjukkan bahwa masih ada kelompok pemuda yang belum tersentuh informasi tentang isu stunting secara maksimal yaitu siswa SMA, yang berjumlah sekitar 10 persen dari total jumlah penduduk desa tersebut. Kelompok pemuda ini perlu dibentuk kesadarannya karena biasanya setelah lulus SMA, pemuda di Desa Sukamulya akan sibuk bekerja sebagai buruh tani atau pabrik, dan tak jarang juga ada yang langsung menikah. Dengan dibentuknya kesadaran akan isu stunting pada kelompok pemuda ini diharapkan mereka bisa berhati-hati dalam mempersiapkan rencana menikah dan punya anak, serta menjadi agen perubahan yang dapat berpartisipasi dalam mengurangi tingkat prevalensi stunting di desanya.
