.webp)
SuaraPemerintah.ID –Â Bupati Bojonegoro Anna Muawanah menyampaikan, bahwa BPD dibentuk bagian dari personel permusyawaratan desa yang memiliki peran penting, diantaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Namun kenyataannya, di lapangan kurang ada partisipasi, sehingga adanya masukan terkadang tidak tertampung.
Hal tersebut disampaikan Bupati Anna dalam kegiatan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2023 yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Ruang Angling Darma Pemkab Bojonegoro, Rabu (25/1/23).
“BPD harus menyisir masukan yang ada di masyarakat. Agar bisa disinergikan antara program kabupaten dan desa,” ujar Bupati Anna.
BPD memang mendapat SK dari Bupati atas usul Kepala Desa. BPD bertugas membangun sinergitas dengan pemerintahan desa. Sehingga diharapkan BPD bisa bekerja profesional dengan tetap menciptakan harmonisasi di masyarakat. Apalagi memasuki tahun-tahun politik, serta ikut menyukseskan pemilu 2024.
“Kami akan tingkatkan terus SDM yang ada di Desa termasuk BPD, kita akan buka RPL Desa lagi di 2023 ini pada bulan Februari,” tandas Bupati Anna.
Sementara itu, Kepala DPMD Bojonegoro Machmuddin menjelaskan kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya. Tujuannya untuk penguatan peran keanggotaan dan kelembagaan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu juga untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat desa dalam pemerintahan desa.
“Peningkatan kapasitas ini diikuti 180 orang dari 3 kecamatan. Yakni Kecamatan Bubulan terdiri dari 5 desa, Kecamatan Ngambon terdiri dari 5 desa, dan Kecamatan Dander terdiri dari 16 desa,” jelasnya.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
