.webp)
SuaraPemerintah.ID – Komite III Bidang Kesehatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendukung percepatan transformasi sistem kesehatan Indonesia yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI), untuk memajukan masyarakat Indonesia yang sehat dan kuat.
Untuk melaksanakan pembangunan kesehatan, pemerintah telah memberikan dukungan anggaran setiap tahunnya. Pada 2023 anggaran kesehatan sebesar Rp178,7 triliun atau sebesar 47,8 persen, dari jumlah tersebut atau setara dengan Rp85,5 triliun merupakan pagu anggaran Kementerian Kesehatan yang teralokasi dalam APBN Tahun 2023.
“Sebagai mitra kerja, Komite III DPD RI berkepentingan untuk memastikan capaian secara maksimal dalam penggunaan, peruntukan dan pendistribusian program dan anggaran sebagaimana ditetapkan merata ke seluruh daerah di Indonesia,” ungkap Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri didampingi Wakil Ketua Komite III Evi Apita Maya, Selasa (31/1/23).
Pada rapat kerja tersebut, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono memaparkan Realisasi Kerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan mendapat mandat dari presiden agar segera menyelesaikan vaksinasi COVID-19 secepat mungkin, mengatasi pandemi, dan percepatan transformasi sistem kesehatan Indonesia.
“Melalui program prioritas transformasi layanan primer, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana peningkatan akses layanan rujukan dari program Kemenkes terus didorong agar layanan tersebut dapat dirasakan seluruh kalangan masyarakat,” papar Dante Saksono.
Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan sebagai upaya memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia, transformasi layanan rujukan, transformasi ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.
Dante menambahkan untuk Rencana Program Kerja Tahun 2023, Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan sebagai upaya memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia.
“Salah satunya pembaruan platform integrasi dan standarisasi dengan nama ‘Satusehat’ menggunakan big data kesehatan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi,” pungkasnya.
Pada rapat kerja tersebut beberapa aspirasi anggota DPD RI mengharapkan Kementerian Kesehatan RI memperhatikan pemerataan fasilitas pembangunan di daerah, pemenuhan kebutuhan tenaga dokter bidan dan perawat, serta sistem penggajian tenaga kesehatan di daerah.
“Indonesia harus mempunyai RS yang berstandar dan bertaraf internasional di beberapa titik di Indonesia agar tidak ketinggalan dengan negara lainnya dan orang-orang tidak berobat terus ke luar negeri,” harap Anggota DPD RI Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
