.webp)
SuaraPemerintah.ID – Pemerintah kota (Pemkot) Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) terus melakukan sosialisasi. Salah satunya adalah sosialisasi pendidikan keluarga untuk mengoptimalkan perannya dalam penguatan, penghargaan dan perlindungan anak, berlangsung di gedung Diklat setempat. Sosialisasi ini dilakukan Agar lebih efektifnya upaya pencegahan dibandingkan dan upaya penaggalan, Senin, (20/3/2023).
Sosialisasi diikuti oleh perwakilan kelurahan dari perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga keswadayaan masyarakat termasuk kader kesehatan dan kader karang taruna serta kepala SMA/K swasta Kota Pekalongan.
Kepala DPMPPA, Sabaryo Pramono melalui kabid PPPA sekaligus Ketua LPPAR Kota Pekalongan Nur Agustina menyebutkan kasus kekerasan anak yang masuk sejak januari hingga pertengahan maret 2023, 8 kasus didominasi kasus kekerasan seksual. Kemudian untuk layanan dispensasi kawin (Diska) terdapat 10 kasus diantaranya ada yang hamil dan melahirkan.
“PR kita sangat banyak terkait dengan anak dan bukan saja kewenangan dari kelurahan yang mewakili masyarakat, semua terhubung dengan keluarga kemudian keluarga menyekolahkan anaknya di satuan pendidikan, jadi semua berkesinambungan,” tutur Agustin.
Disampaikan Agustin, sekolah swasta yang sudah mendeklarasikan sebagai Sekolah Ramah Anak ataupun yang belum wajib memahami tentang isu-isu anak untuk mendorong satuan pendidikan melakukan upaya pencegahan sedini mungkin. Dalam kegiatan ini peserta diberikan sejumlah edukasi selain psikologi materi lain juga disampaikan oleh instansi terkait yakni BNN dan Kejari.
Agustin berharap, peserta bisa menyampaikan pentingnya pendidikan keluarga pada setiap pertemuan kelompoknya masing-masing, ia juga mengajak SMA/K swasta menggelar kegiatan parenting, agar masyarakat lebih menyadari bagaimana cara mencegah dari berbagai kasus kekerasan yang sering terjadi melalui pendidikan keluarga, “Biasanya parenting hanya dilakukan pada jenjang anak usia dini sementara untuk SD, SMP, SMA/K pertemuan orang tua itu sering dikaitkan program sekolah tanpa dikaitkan materi pendidikan keluarga padahal itu sangat diperlukan,” Ujarnya.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
