.webp)
SuaraPemerintah.ID –Â Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Evaluasi terkait capaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, Serapan Anggaran, dan 7 (tujuh) Layanan Prioritas di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Rabu (26/07/2023). Ia mengumumkan capaian tertinggi dan terendah Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) dalam pelaksanaan program PTSL, Redistribusi Tanah, dan 7 Layanan Prioritas.
Khusus Redistribusi Tanah, Menteri ATR/BPN menyampaikan, pada tahun 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melepaskan 1,3 juta hektare kawasan hutan yang kemudian harus ditindaklanjuti dengan sertipikat. Ia pun menyarankan agar dibentuk tim dari KLHK dan Kementerian ATR/BPN yang bertujuan memastikan subjek dan objek Redistribusi Tanah.
“Subjek dan objek agar tidak terlalu jauh dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Syukur-syukur pelepasan kawasan hutan itu masuk di 25.863 desa yang masuk ke kawasan hutan. Kalau perlu, petanya kita sampaikan kepada KLHK, sehingga pelepasan kawasan hutan tepat sasaran dan masyarakat bisa menerima manfaatnya,” papar Menteri ATR/BPN.
Tak hanya dari pelepasan kawasan hutan, Redistribusi Tanah juga bisa didapatkan dari tanah telantar. Untuk itu, Menteri ATR/BPN meminta Kepala Kanwil dan Kepala Kantah segera menindaklanjuti potensi tanah terlantar di daerahnya. “Selama memiliki dasar yang kuat, jangan ragu untuk menindaklanjutinya. Tanah terlantar yang telah terinventarisasi agar dapat ditindaklanjuti untuk dimasukkan ke dalam Badan Bank Tanah dan dapat diperuntukkan salah satunya untuk Redistribusi Tanah,” terangnya.
Pada rapat evaluasi yang ke-4 ini, ia meyakini para Kepala Kanwil dan Kepala Kantah telah mendalami permasalahan yang dihadapi terkait dengan program PTSL dan 7 Layanan Prioritas, sehingga mendapatkan cara yang tepat untuk menyelesaikannya. Hadi Tjahjanto lalu mengimbau jajarannya agar terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
“Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kerja samanya dari jajaran kewilayahan sampai dengan tingkat pusat. Mudah-mudahan upaya kita kali ini, tahap demi tahap bisa benar-benar terealisasi menuju ke satu lembaga atau kementerian yang profesional dalam melayani rakyat,” tutur Hadi Tjahjanto.
Menteri ATR/BPN menegaskan, dengan pelayanan yang baik akan meningkatkan capaian kinerja yang baik, yang mana akan berpengaruh terhadap kenaikan tunjangan bagi seluruh pegawai. “Mari kita sama-sama memberikan layanan prioritas terbaik untuk masyarakat agar kinerja kita juga dinilai baik dan nanti upaya Pak Sekjen untuk menaikkan Tukin (tunjangan kinerja, red) bisa terealisasi,” ungkapnya.
Dalam rapat yang berlangsung secara daring dan luring ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni. Turut mengikuti pertemuan ini, seluruh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Penasihat Utama, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir melalui video conference, jajaran Kanwil dan Kantah dari seluruh Indonesia.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
