.webp)
SuaraPemerintah.ID –Â Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menggelar audiensi dengan pejabat Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Kantor Kemendes PDTT Kalibata, Rabu (13/9/23).
Dalam pertemuan itu, menteri yang akrab disapa Gus Halim ini memamerkan prestasi dan keberhasilan program transmigrasi yang telah berjalan sejak November 1905.
Mendes PDTT mengungkapkan bahwa program transmigrasi telah memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan daerah. Melalui program ini, ratusan kabupaten bahkan provinsi seperti Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat telah terbentuk.
“Transmigrasi ini besar banget kontribusinya. Kaltara dan Sulbar itu beberapa provinsi yang dihasilkan dari transmigrasi. Kalau kabupaten ada seratus lebih. Jadi menghasilkan provinsi, kabupaten, dan kecamatan banyak sekali,” ujarnya.
Program transmigrasi menjadi salah satu fokus utama Kemendes PDTT dan terus diawasi dengan ketat. Mendes PDTT berharap program transmigrasi dapat terus beradaptasi dengan kondisi saat ini agar pembangunan di lokasi transmigrasi tidak terjebak pada cara-cara komunal.
Meskipun demikian, Mendes PDTT menekankan pentingnya tetap mempertahankan budaya setempat dalam program Transmigrasi. Hal ini tercermin dalam penyesuaian bentuk bangunan rumah transmigran dengan adat setempat. Menurutnya simbol-simbol dalam pembangunan ini harus menyatu dengan budaya setempat.
“Harapan saya membangun daerah transmigran jangan lagi dengan rumah kotak tapi sesuaikan dengan budaya lokal. Jadi sejak simbol sudah menyatu dengan budaya setempat adat di situ,” paparnya.
Namun Mendes PDTT juga menggarisbawahi dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan transmigrasi harus lebih modern dan menggunakan teknologi pertanian yang lebih canggih.
“Kalau pemanfaatan lahan, simbolnya tidak lagi sabit dan cangkul tapi traktor,” imbuh Doctor Honoris Causa UNY tersebut.
Namun, lanjut Mendes PDTT, perlu diingat bahwa program transmigrasi tidak dapat dilaksanakan di seluruh daerah. Ini dikarenakan adanya regulasi yang mengatur bahwa wilayah pengembangan transmigrasi harus didasarkan pada potensi wilayah yang memungkinkan pengembangan tersebut untuk mencapai pertumbuhan wilayah.
Selama audiensi dengan pejabat Lemhannas, beberapa topik lain yang dibahas mencakup pembangunan di Papua, pemanfaatan dana desa, dan kontribusi Kemendes PDTT dalam menyediakan data mikro untuk pembangunan desa.
Audiensi ini juga dihadiri oleh pejabat Kemendes PDTT lainnya, yaitu Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, dan Dirjen PDP Sugito.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
