.webp)
SuaraPemerintah.ID. – Pemkot Depok telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,8 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut.
Dana tersebut bertujuan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, terutama bagi Wirausaha Baru di Kota Depok yang telah mengikuti program sejak tahun 2022.
“Wirausaha Baru yang sudah lulus program tersebut menjadi prioritas utama. Dana sebesar Rp1,8 miliar tersebut akan digunakan untuk membayar bunga bagi UMKM yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke bank,” kata Walikota Depok, Mohammad Idris, pada hari Kamis (15/02/2024).
Langkah ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Depok dalam mendukung UMKM agar semakin kokoh dan berkembang.
“Tahun ini, terdapat dana sebesar Rp1,8 miliar yang dialokasikan untuk subsidi bunga dari APBD, yang akan dibayarkan bagi WUB yang memilih KUR,” jelas Walikota Idris.
Menurut Walikota Idris, setelah melewati berbagai pelatihan, pendampingan usaha, akses perizinan, dan pemasaran, langkah terakhir adalah mendapatkan akses permodalan melalui subsidi bunga KUR.
Namun, saat ini Pemkot Depok masih dalam tahap negosiasi dengan bank-bank untuk mendapatkan suku bunga yang rendah guna mewujudkan program ini.
“Kami akan bernegosiasi dengan bank yang bersedia memberikan suku bunga rendah. Bagi bank yang bersedia memberikan suku bunga rendah, kami akan menjalin kerja sama, dan biaya bunga akan ditanggung oleh APBD,” tambah Walikota Idris.
Selain itu, Pemkot Depok juga akan terus memberikan pembinaan terkait pembuatan kemasan produk dan strategi pemasaran.
“Pada tahun 2025, akan dibentuk cloud kitchen untuk memperluas pemasaran produk UMKM Depok secara digital ke pasar global,” ungkap Walikota Idris.
Dalam strategi pemasaran offline, Walikota Idris menyebutkan bahwa produk UMKM sudah dipasarkan di beberapa lokasi. Pihak terkait sedang mengumpulkan aset pemerintah untuk mengembangkan potensi produk UMKM.
Tentunya, cara ini diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut. Walikota Idris juga mencontohkan bahwa jika Bojongsari dan Sawangan memiliki UMKM yang kuat dalam mendukung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka perlu dilakukan intervensi untuk meningkatkan kualitas pelaku usaha agar mampu meningkatkan omzet dan kontribusi ekonomi.
“Misalnya, jika pendidikan dan kesehatan sudah cukup, maka sumber daya akan dialihkan ke sektor ekonomi,” tambah Walikota Idris.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
