.webp)
SuaraPemerintah.ID – Melanjutkan inisiatif Indonesia, Ocean20 menjadi wadah diskusi bagi agenda kelautan negara-negara anggota G20. Ocean20 (O20) diprakarsai oleh Indonesia dengan tujuan menyelaraskan agenda kelautan dari masing-masing negara, mengidentifikasi peluang kolaborasi dan pertukaran sumber daya, serta merancang strategi untuk mencapai komitmen global terhadap isu-isu kelautan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Firman Hidayat, pada acara Ocean20 Inception Meeting yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 18 Maret 2024. Acara tersebut diselenggarakan secara hibrida sebagai bagian dari agenda G20 tahun 2024 di Brasil.
“Fokus Indonesia terhadap agenda kelautan sejalan dengan fokus Brazil, terutama dalam hal konservasi, perencanaan tata ruang laut, pengelolaan ekosistem pesisir, dan keberlanjutan finansial. Peran negara-negara G20 sangatlah penting dalam memajukan agenda ini,” ujar Deputi Firman.
Dia menekankan bahwa negara-negara anggota G20 memiliki posisi strategis untuk memajukan agenda kelautan secara global. Oleh karena itu, menjaga kolaborasi di dalam Ocean20 dan melanjutkannya pada KTT G20 2025 mendatang sangatlah penting.
“Pada bulan November 2022, saat Indonesia memegang kursi Presidensi G20, kami bekerja sama dengan World Economic Forum (WEF) untuk menyelenggarakan Ocean20 Dialogue dan secara resmi meluncurkan Ocean20. Kami berharap bahwa kegiatan tersebut akan menjadi bagian integral dari KTT G20 yang akan datang,” ungkap Deputi Firman, merujuk pada awal perjalanan Ocean20.
Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah India atas kelanjutan Ocean20 pada bulan Mei 2023 lalu. Deputi Firman juga memberi selamat kepada pemerintah Brasil atas peresmian Ocean20 Engagement Group sebagai agenda baru G20 yang berfokus pada isu kelautan.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Deputi Firman juga membahas dampak perubahan iklim dan upaya mitigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dia menyampaikan bahwa Indonesia telah merasakan dampak nyata dari perubahan iklim, seperti ancaman tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian Kota Jakarta pada tahun 2050 akibat kenaikan muka air laut, serta penyebaran coral bleaching akibat kenaikan suhu air laut.
“Indonesia telah menetapkan hampir 10% wilayah lautnya sebagai area yang dilindungi, dengan komitmen untuk meningkatkan menjadi 30% pada tahun 2045. Ini adalah langkah nyata kami dalam melindungi laut dan keanekaragaman hayati di dalamnya,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan bahwa Indonesia telah melakukan proyek restorasi terumbu karang dan pemulihan hutan mangrove sebagai upaya mitigasi. Selain itu, Indonesia juga sedang menghadapi tantangan polusi plastik di laut, dengan menerbitkan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut pada tahun 2018.
Terkait pengelolaan sumber daya ikan, Deputi Firman menjelaskan bahwa Indonesia telah menerapkan praktik pengelolaan perikanan berkelanjutan, termasuk pembentukan Wilayah Pengelolaan Perikanan dan penerapan perikanan berbasis kuota. Dia juga menyebutkan proyek percontohan budidaya rumput laut skala besar yang sedang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu inisiatif untuk mengolah rumput laut menjadi produk bernilai tambah.
Dengan berbagai inisiatif dan komitmen tersebut, Indonesia berharap dapat terus berperan aktif dalam menjaga kelautan dunia dan menghadapi tantangan perubahan iklim serta masalah lingkungan lainnya.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
