.webp)
SuaraPemerintah.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih Paritrana Award 2024 sebagai provinsi terbaik inovasi di wilayah Jawa-Bali, karena dinilai berhasil menerapkan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan perlindungan pekerjaan sosial bagi pekerja di Jawa Timur.
Siaran pers yang diterima di Surabaya, Kamis, menyebutkan penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono di Plaza BPJamsostek. Jakarta, Kamis.
Pj Gubernur Jatim mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bukti komitmen Pemprov untuk terus memaksimalkan perlindungan sosial ketenagakerjaan hingga tercapainya cakupan universal bagi pekerja asal Jatim.
“Alhamdulillah Jatim mendapat penghargaan Paritrana 2024. Ini bukti komitmen yang kami tunjukkan untuk mampu memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja di Jatim,” kata Adhy.
“PEMPROV JATIM TARGETKAN SUMBANG PAD SEBESAR RP200 MILIAR“
Dengan harga tersebut, kata Adhy, pihaknya semakin termotivasi karena negara harus memberikan perlindungan penuh untuk mencapai cakupan universal di bidang ketenagakerjaan.
“Ini juga menjadi bagian penting dalam upaya kita menghentikan laju atau mengurangi kemiskinan ekstrem di Jawa Timur,” ujarnya.
Adhy mengatakan salah satu upaya untuk mencapai universal coverage adalah dengan mengoptimalkan penggunaan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam rangka perlindungan sosial bagi produsen tembakau dan pekerja rentan lainnya melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
“Optimalisasi DBHCHT merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Timur bagi petani tembakau dan pekerja rentan. Sehingga kami berharap tujuan universal coverage dapat segera tercapai,” kata Adhy.
Menurut Adhy, sebanyak 21 kabupaten/kota di Jatim telah melaksanakan DBHCHT ketenagakerjaan iuran jaminan sosial, dengan total angkatan kerja sebanyak 211.353 orang.
“Pj. Gubernur Jatim Serahkan SK PPPK Pemprov Jatim Formasi Tahun 2023“
“Kami juga mengajak para bupati dan walikota untuk bisa memberikan jaminan sosial bagi seluruh pekerjaannya di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Salah satu perkembangan terkini adalah kami memberikan perlindungan kepada relawan seperti Tagana,” ungkapnya.
Selain itu, Pemprov Jatim terus berupaya untuk mempercepat percepatan cakupan universal 100% di Jatim secara bertahap. Target cakupan pada tahun 2024 adalah 35 persen, meningkat 6 persen dibandingkan tahun 2023.
Salah satunya adalah alokasi anggaran perlindungan sosial untuk mempekerjakan 500.000 petani tembakau dan pekerja rentan lainnya melalui DBHCHT.
Ia kemudian meminta agar seluruh pegawai aparatur negara dan pegawai lembaga kemasyarakatan negara (RT/RW, Linmas, Karang Taruna, PKK, kader Posyandu, dll) menjadi peserta dengan membagi anggaran melalui APBD/APBDes/ pendanaan sah lainnya. dan sumber daya. Selain kewajiban seluruh pejabat pilkada menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024.
Sedangkan pada tahun 2025, sasaran cakupannya adalah 40 persen, yang berarti peningkatan sebesar 5 persen per tahun dibandingkan tahun 2024. Khususnya . , dari alokasi anggaran untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar satu juta euro. petani tembakau dan pekerja rentan lainnya melalui DBHCHT.
Berdasarkan data BPS dan Bappena, cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Timur pada tahun 2023 berjumlah 4.336.959 (29,84%) dari total penduduk bekerja sebanyak 14.531.668 dari 1.036.242 jiwa.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
