.webp)
Satu tahun perjalanan Kabinet Merah Putih menjadi momentum penting bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam mempercepat transformasi birokrasi dan mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden. Sejak Oktober 2024, kementerian di bawah kepemimpinan Menteri Rini Widyantini ini telah menorehkan sejumlah capaian strategis di bidang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga digitalisasi birokrasi.
“Sejak Oktober 2024 hingga saat ini, Kementerian PANRB fokus untuk melakukan transformasi di sektor pemerintahan untuk melayani negeri. Hal ini dilakukan dengan menjalankan program strategis Kementerian PANRB sembari beriringan mendukung program prioritas Presiden,” kata Menteri Rini.
Dalam 100 hari pertama pemerintahan, Kementerian PANRB berperan sentral dalam menata struktur kelembagaan Kabinet Merah Putih. Sebanyak 69 Peraturan Presiden tentang penataan kelembagaan berhasil diterbitkan dalam waktu kurang dari tiga bulan—sebuah langkah cepat untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar. Selain itu, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di instansi pemerintah dilakukan tepat waktu agar pelayanan publik tetap optimal di masa peralihan.
Dalam satu tahun terakhir, Kementerian PANRB menghadirkan 66 Mal Pelayanan Publik (MPP) baru di berbagai daerah, sehingga kini terdapat 296 MPP yang beroperasi di seluruh Indonesia—mencakup 58 persen kabupaten dan kota. MPP menjadi pusat layanan terpadu dengan lebih dari 155 jenis layanan administrasi dan perizinan yang dapat diakses masyarakat dalam satu tempat.
Tak hanya MPP fisik, hadir pula Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) yang mempercepat proses layanan perizinan tenaga kesehatan dari 14 hari menjadi kurang dari satu jam. Hingga kini, MPPDN telah menjangkau 199 daerah dan dimanfaatkan oleh 184.802 pengguna.
Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik juga meningkat signifikan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2024 mencapai 88,9 poin (kategori sangat baik), menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik (IPP) naik dari 3,89 menjadi 4,02 (kategori A-/Sangat Baik).
“Capaian di bidang pelayanan publik ini sesuai dengan arahan Presiden akan reformasi pelayanan publik, dimana dilakukan pembenahan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat. Kami akan terus mengawal agar kualitas pelayanan publik terus meningkat dan semakin merata di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Menteri Rini.
Kementerian PANRB juga memperkuat transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Evaluasi terhadap 1.750 kegiatan di kementerian/lembaga berhasil menghemat Rp100,1 miliar dari belanja teknologi informasi pemerintah pusat.
Digitalisasi juga diterapkan dalam program Perlindungan Sosial Terpadu, yang menyatukan data lintas lembaga untuk meminimalisasi ketidaktepatan sasaran bantuan hingga Rp100 triliun. Pilot project di Kabupaten Banyuwangi mencatat 341 ribu pendaftar dalam waktu tiga minggu.
Tahun 2024 menjadi tonggak sejarah dengan dilaksanakannya rekrutmen ASN terbesar sepanjang sejarah. Sebanyak 180 ribu PNS dan 870 ribu PPPK diterima dari enam juta pelamar. Langkah ini sekaligus menyelesaikan isu tenaga non-ASN yang telah berlarut selama dua dekade.
Kementerian PANRB juga tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN dan Penghargaan ASN, serta menerapkan Kebijakan Fleksibilitas Kinerja ASN untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas aparatur.
Komitmen terhadap birokrasi bersih diwujudkan melalui PermenPANRB No. 17/2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Kebijakan ini mendapat apresiasi lembaga internasional karena memperkuat akuntabilitas dan mencegah praktik koruptif.
Sebanyak 84 persen instansi pemerintah mencatat peningkatan nilai SAKIP, sementara 231 unit layanan publik meraih predikat Zona Integritas di tahun 2024. Kini total lebih dari 15.000 unit layanan publik telah berstatus Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Nasional juga naik dari 72,68 menjadi 73,98, menunjukkan tren positif di 48 instansi pusat dan 218 pemerintah daerah.
Sebagai arah jangka panjang, Kementerian PANRB menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045 yang menekankan birokrasi berdampak dan berorientasi hasil. Dalam forum internasional Open Government Partnership (OGP) Global Summit, Indonesia mendapat apresiasi dari OECD atas inovasi digital publik, termasuk penerapan Digital Public Infrastructure dan proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial di Banyuwangi.
Kementerian PANRB turut mendukung pelaksanaan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat (SR), dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui penguatan kelembagaan, manajemen SDM, serta digitalisasi tata kelola pemerintahan.
“Dengan semangat Transformasi Melayani Negeri, Kementerian PANRB terus berupaya mendorong birokrasi agar semakin lincah, terbuka, dan melayani. Kami terus berupaya agar dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat Indonesia,” pungkas Menteri Rini.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
