.webp)
Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan hasil nyata dalam mempersempit kesenjangan digital di Indonesia. Di tengah tantangan geografis dan populasi lebih dari 280 juta jiwa, pemerataan akses internet kini tidak lagi menjadi impian.
Kecepatan internet nasional meningkat tajam, jangkauan 4G menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia, dan fondasi jaringan 5G mulai terbentuk secara strategis. Bagi masyarakat di daerah terpencil, kemajuan ini bukan sekadar angka statistik, tetapi membuka akses ke pendidikan daring, layanan kesehatan digital, dan peluang ekonomi baru.
“Kinerja jaringan seluler di Indonesia meningkat signifikan. Ini adalah capaian penting bagi pemerataan akses digital di seluruh wilayah nusantara,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)
Jarak Digital yang Kian Terpangkas
Berdasarkan laporan Speedtest Intelligence®, median kecepatan unduh nasional melonjak dari 17,54 Mbps pada 2022 menjadi 30,5 Mbps pada pertengahan 2025 — hampir dua kali lipat peningkatannya.
Yang paling menonjol, peningkatan juga terjadi pada kelompok pengguna dengan koneksi terendah, dari 2,66 Mbps menjadi 5,69 Mbps, menandakan pemerataan konektivitas di lapisan masyarakat bawah.
“Peningkatan di segmen terbawah ini sangat penting. Ia menunjukkan bahwa digitalisasi tidak lagi elitis, tetapi benar-benar menjangkau rakyat di lapisan bawah,” kata Meutya.
Daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal, seperti Maluku Utara, kini mengalami kenaikan kecepatan dari 13,39 Mbps menjadi 20,49 Mbps, sementara di Papua, lonjakannya bahkan lebih dari dua kali lipat. Fakta ini menunjukkan bahwa strategi digital inklusif yang menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran mulai membuahkan hasil nyata.
4G Mencapai Seluruh Pulau, 5G Mulai Tumbuh
Kini, jaringan 4G telah mencakup lebih dari 90 persen wilayah Indonesia. Pulau Jawa menempati posisi tertinggi dengan 96,4 persen, disusul Bali dan Nusa Tenggara 95,2 persen, serta Sulawesi dan Maluku yang juga melampaui 90 persen cakupan.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi pemerintah dengan sektor swasta dan optimalisasi Program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Melalui dana kontribusi operator telekomunikasi, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 6.672 menara BTS di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan membawa jaringan 4G ke sekolah, puskesmas, serta kantor desa.
“Ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tapi tentang keadilan digital. Kita ingin setiap anak Indonesia, dari Aceh sampai Merauke, memiliki peluang yang sama untuk belajar dan tumbuh,” ucap Meutya.
Sementara itu, teknologi 5G mulai berkembang di kawasan strategis. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatat ketersediaan tertinggi, mencapai 17 persen, berkat fokus penggelaran di daerah pariwisata dan pusat bisnis.
Pendekatan bertahap ini dinilai realistis karena memastikan kesiapan spektrum, efisiensi biaya, dan keberlanjutan infrastruktur sebelum ekspansi nasional penuh dilakukan.
Kebijakan Digital sebagai Pilar Pembangunan Nasional
Selama setahun terakhir, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat kolaborasi dengan operator, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital nasional.
Melalui implementasi Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024 yang kini diintegrasikan ke dalam Asta Cita 2045, pemerintah menegaskan bahwa infrastruktur digital adalah tulang punggung ekonomi nasional.
Pertumbuhan konektivitas ini mendukung target ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai USD 2,8 triliun pada tahun 2040. Dampaknya mulai terasa: pelaku UMKM lebih mudah menjangkau pasar global, petani bisa mengakses informasi harga secara real time, dan layanan kesehatan digital kini menjangkau pelosok desa.
Dari Infrastruktur ke Keadilan Digital
Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi bukti bahwa transformasi digital bukan sekadar wacana, tetapi sebuah realitas yang mulai dirasakan masyarakat luas.
Di Banyuwangi, jaringan internet cepat membuka peluang bagi usaha rumahan berbasis daring. Di Halmahera, nelayan kini menjual hasil laut secara digital ke luar daerah. Sementara di Papua, siswa sekolah dasar belajar coding lewat program Desa Digital.
“Cita-cita kami jelas,” tegasnya.
“Tidak ada satu pun warga Indonesia yang tertinggal dalam arus digitalisasi. Kesenjangan digital harus ditutup bukan hanya dengan jaringan, tapi juga dengan pengetahuan dan kesempatan.”
Pemerataan digital kini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi gerakan nasional menuju keadilan digital — memastikan setiap warga memiliki akses yang sama terhadap peluang masa depan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
