.webp)
Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan pihaknya tengah mendalami tata kelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai belum optimal. Padahal, KUR menjadi program strategis pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas dengan bunga rendah, 6% untuk UMKM dan 3% untuk super mikro.
“Target KUR Rp300 triliun per tahun. Tapi realisasi hingga Oktober baru 60 persen, jauh dari harapan,” kata Herman Khaeron, Jumat (28/11/25).
Ia menyebut rendahnya penyerapan mirip dengan masalah subsidi pupuk yang juga tidak tepat sasaran.
Herman Khaeron menilai ada persoalan sistemik dalam penyaluran program subsidi pemerintah.
Selain itu, ia menyoroti aturan yang melarang ASN menerima KUR. Menurutnya, kebijakan ini tidak adil karena banyak ASN bergaji kecil yang punya usaha sampingan.
“UMKM itu tidak mengenal profesi,” tegasnya.
BAKN juga menemukan masalah teknis akibat sistem penyaluran berbeda-beda antara bank dan kementerian.
Herman Khaeron mendorong integrasi sistem dengan Dukcapil agar verifikasi lebih cepat.
Ia memberi catatan khusus pada BTN dan BSI. BTN diminta fokus pada pembiayaan perumahan rakyat, sementara BSI perlu menyiapkan skema KUR syariah yang lebih tepat.
“Ke depan akses KUR harus mudah, sederhana, tanpa agunan, agar benar-benar membantu usaha masyarakat,” tutupnya.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
