.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memaparkan perkembangan sejumlah program prioritas Kementerian PANRB sepanjang tahun 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Selasa (25/11/2025). Program-program tersebut mencakup penataan kelembagaan Kabinet Merah Putih, penyusunan arah reformasi birokrasi, pembenahan sistem kerja dan manajemen ASN, peningkatan kualitas layanan publik, hingga percepatan transformasi digital pemerintah.
Dalam paparannya, Menteri Rini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB telah menyusun delapan proses bisnis (probis) tematik untuk mendukung program prioritas Presiden. Probis tersebut meliputi agenda strategis seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan layanan kesehatan primer dan lanjutan, hingga perlindungan sosial (perlinsos).
“Probis ini menjadi peta kerja terpadu lintas K/L, yang memetakan alur kerja utama, peran instansi, serta mekanisme monitoring agar implementasi program lebih cepat, konsisten, dan terukur,” jelas Menteri Rini.
Menyongsong era RPJPN 2025–2045, Kementerian PANRB tengah memfinalisasi Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025–2045. Dokumen strategis ini menjadi panduan utama agar agenda reformasi birokrasi berjalan selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.
DBRBN kini berada pada tahap akhir pembahasan Rancangan Perpres bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, serta Bappenas.
“Fokus utamanya adalah membangun birokrasi yang kapabel, adaptif, dan berorientasi pada layanan publik berbasis siklus hidup manusia,” katanya.
Pada sisi pelayanan publik, Kementerian PANRB terus mendorong keberlanjutan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) melalui pendekatan omnichannel. Pendekatan ini memastikan layanan tidak hanya tersedia di konter tatap muka, tetapi juga melalui layanan drive thru, layanan mobile, layanan mandiri, hingga penguatan e-services.
“Kami juga mendorong fungsi MPP diperluas agar tidak hanya menjadi pusat layanan administrasi, tetapi juga pusat informasi investasi, pusat aktivitas masyarakat, pusat ekonomi kreatif dan UMKM, serta pusat informasi pariwisata sesuai karakteristik daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut Menteri Rini juga menyampaikan terkait transformasi digital pemerintah. RPJMN 2025–2029 telah menempatkan transformasi digital pemerintah sebagai salah satu fokus prioritas. KemenPANRB melaksanakan mandat tersebut dengan empat hal.
Pertama, penyederhanaan regulasi dan peningkatan kinerja, termasuk penyusunan R-Perpres Pemerintah Digital dengan tata kelola yang lebih human-centric dan indikator digital yang lebih ringkas. Kedua, belanja TIK yang lebih efisien dan akuntabel melalui clearance kegiatan lintas K/L agar anggaran digital lebih tepat sasaran.
“Ketiga, yaitu penguatan kompetensi digital ASN sebagai kunci keberhasilan transformasi, dengan kerangka kompetensi yang disusun lintas instansi. Sedangkan keempat, pembangunan arsitektur pemerintah digital untuk mendukung integrasi layanan prioritas dan pemanfaatan Satu Data Indonesia,” jelas Menteri Rini.
Pada rapat tersebut, Menteri Rini juga menyampaikan proses penataan sistem kerja dan manajemen ASN. Pada tahun 2025, pemerintah telah menyelesaikan proses pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024 sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan SDM nasional. Pengadaan ini mencakup CPNS, PPPK, dan Sekolah Kedinasan yang berlangsung transparan melalui sistem digital.
Menurutnya ada tiga program utama yang telah dilakukan Kementerian PANRB. Pertama, penerapan fleksibilitas kerja ASN melalui PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan kinerja tetap terukur dan akuntabel, berfokus pada hasil, bukan sekadar lokasi kerja. Kedua, penyempurnaan instrumen sistem merit yang menekankan tidak hanya pada ketersediaan data, tetapi juga kepuasan ASN dan maturitas instansi.
“Ketiga yaitu kami terus mengembangkan integrasi layanan manajemen ASN dalam platform Smart ASN untuk memudahkan pelayanan SDM Aparatur,” tambahnya.
Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memberikan apresiasinya pada Menteri PANRB beserta jajaran yang telah bekerja keras dalam kurun waktu satu tahun ini. Dari mulai menata kelembagaan Kabinet Merah Putih hingga penyelesaian 1,7 juta tenaga non ASN.
“Ini menjadi modal menata berbagai kebijakan di sektor reformasi birokrasi dan aparatur negara. Kami tahu anggaran negaranya tidak terlalu banyak, tugasnya lebih banyak dari anggarannya,” kata Rifqinizamy.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
