.webp)
Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim), Seno Aji menunjukkan keyakinan terhadap kinerja keterbukaan informasi publik di Benua Etam. Saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, di hadapan panelis, Wagub Seno Aji menyatakan bahwa Kaltim telah memiliki sistem dan landasan hukum yang kuat. Sehingga mampu mempertahankan capaian prestisius di tingkat nasional.
“Uji publik ini merepresentasikan bagaimana kinerja keterukuran keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur. Kita sampaikan apa yang sudah terjadi di Kaltim selama ini, apalagi tahun 2024 lalu kita mendapatkan Peringkat Kedua Nasional,” tegas Wagub Seno Aji usai mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Rabu (19/11/25).
Wagub Seno Aji menambahkan, capaian peringkat kedua tersebut membuktikan bahwa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kaltim berjalan dengan baik.
Dalam sesi uji publik, Wagub Seno Aji menghadapi enam hingga delapan poin pertanyaan dari para panelis. Pertanyaan tersebut fokus pada isu-isu krusial terkait keberlanjutan KIP di tengah tantangan fiskal daerah.
“Poin pertanyaan kurang lebih ada 6-8 poin. Panelis menanyakan bagaimana proses anggarannya nanti ke depan dengan adanya pemotongan DBH (Dana Bagi Hasil) dan TKD (Transfer ke Daerah), kemudian bagaimana evaluasinya. Kita sudah jawab semua,” jelas Seno Aji.
Pemprov Kaltim mampu meyakinkan panelis bahwa meskipun terjadi pemotongan anggaran, komitmen terhadap transparansi tidak akan surut. Kaltim telah menyiapkan strategi untuk memastikan anggaran dan evaluasi KIP tetap berjalan optimal.
Wagub Seno Aji berharap, hasil dari uji publik ini dapat membawa manfaat yang lebih baik, tidak hanya bagi Pemerintah Provinsi Kaltim tetapi juga bagi institusi-institusi terkait, agar KIP semakin baik dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
