.webp)
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Sonny T Danaparamita, mengatakan banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bukan hanya disebabkan dari illegal loging, namun juga legal loging memiliki andil yang besar terhadap kerusakan alam.
“Bagi saya bukan hanya illegal loging, legal loging dan alih fungsi lahan punya saham terbesar atas kerusakan yang terjadi di Indonesia,” ujar Sonny Danaparamita dalam rapat kerja Komsi IV DPR di gedung Parlemen Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Menurut Sonny Danaparamita, deforestasi 1,4 juta hektar tanah sepanjang tahun 2016- 2025 di provinsi Aceh sangat luar biasa dan ini menunjukkan tata kelola kehutanan masih tersesat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. “Pemanfaatan hutan tidak satu frekuensi dengan perlindungan alam,” ucapnya.
Sonny Danaparamita juga menegaskan, dalam peristiwa banjir kemarin terlihat banyak kayu gelondongan yang hanyut terbawa arus banjir. Ia menilai ribuan kayu dengan ukuran yang besar tersebut bukan disebabkan oleh pencuri kayu atau perambah hutan semata tapi lebih dari itu yakni korporasi besar.
“Dan ini sudah diamini tadi dalam paparan menteri bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan yang nakal yang akan dicabut ijinnya ke depan,” jelas anggota Komisi IV DPR RI.
Sonny Danaparamita juga menilai, apabila ijin perusahaan yang nakal tidak dicabut, maka presiden akan face to face atau berhadapan dengan rakyat.
“Ini nanti butuh klarifikasi, jangan sampai karena yang salah adalah Kementrian Kehutanan kemudian presiden yang kena,” terangnya.
Sonny Danaparamita berharap para pelaku pelanggaran yang sudah terbukti menjadi penyebab terjadinya kerusakan alam dilakukan tindakan tegas.
“Jadi, terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan kayaknya sama sekali tidak takut dengan aparat penegak hukum, sama sekali tidak takut dengan Dirjen Gakum Kementrian, tidak takut dengan Negara,” tuturnya.
Mereka yang melakukan pelanggaran, tambah Sonny, memiliki anggapan bahwa ketika mereka tertangkap maka sangsi yang diberikan hanya berupa pencabutan ijin atau sangsi administrasi.”Atau saya tidak tahu, sedang ada apa permainan di balik itu,” tandasnya.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
