.webp)
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memperkuat langkah respons pascabencana melalui pendataan dampak, penyaluran bantuan tanggap darurat, serta dukungan keberlanjutan pendidikan tinggi di wilayah terdampak bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Tingkat Menteri Penanganan Pascabencana yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Rabu (17/12/2025). Rapat tersebut membahas percepatan penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana.
Dalam paparannya, Brian melaporkan bahwa sektor pendidikan tinggi turut terdampak signifikan. Berdasarkan pendataan sementara, tercatat 64 perguruan tinggi terdampak bencana, yang terdiri dari 35 perguruan tinggi di Aceh, 14 di Sumatra Utara, dan 15 di Sumatra Barat. Pendataan masih terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan dan kondisi terkini di lapangan.
Pada tahap tanggap darurat, Kemdiktisaintek menggeser dan memfokuskan sejumlah program kementerian untuk mendukung penanganan di tiga provinsi terdampak. Program respons cepat tersebut mencakup distribusi logistik, layanan kesehatan darurat, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Beberapa program kementerian yang tersebar di beberapa lokasi kami geser dan fokuskan ke tiga provinsi terdampak,” ujar Mentri Brian.
Dukungan Kemdiktisaintek disalurkan melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Tanggap Darurat Bencana, penggalangan dana bantuan langsung, serta bantuan biaya hidup bagi mahasiswa dan dosen terdampak, dengan total dukungan mencapai Rp159 miliar (di luar program mandiri perguruan tinggi). Langkah ini diarahkan untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus memastikan respons cepat di wilayah terdampak.
Melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan, Kemdiktisaintek turut mendukung posko layanan kesehatan melalui Program PKM Pengiriman Nakes dan NAMED (penguatan layanan tenaga medis dan tenaga kesehatan). Program ini memperkuat personel dengan:
692 tenaga medis, terdiri dari 344 tenaga medis profesional dan 348 mahasiswa kedokteran/PPDS-residen/koas;
247 tenaga kesehatan (perawat, bidan, apoteker, psikolog, ahli gizi, paramedis, tenaga kesehatan masyarakat);
165 relawan pendukung.
Penugasan dilakukan per termin dua minggu sesuai rekomendasi BNPB.
Di sisi keberlanjutan studi, Kemdiktisaintek tengah berkoordinasi dengan perguruan tinggi serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menyiapkan pembebasan biaya pendidikan selama satu semester hingga satu tahun, bergantung pada tingkat dampak yang dialami mahasiswa. Kemdiktisaintek juga mengkaji bantuan biaya hidup bagi mahasiswa terdampak dengan mengacu pada standar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, agar mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan di tengah situasi darurat sekaligus memperkuat peran pendidikan tinggi sebagai penyangga pemulihan sosial.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat merupakan prioritas nasional sesuai arahan Presiden Prabowo. Pemerintah bekerja lintas kementerian/lembaga untuk mempercepat pemulihan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta penyederhanaan regulasi agar tidak menghambat penanganan kemanusiaan.
Pada kegiatan ini, Mendiktisaintek didampingi Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang) Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman. Kemdiktisaintek menegaskan peran pendidikan tinggi dibutuhkan sebagai bagian dari upaya pemulihan jangka menengah dan panjang sejalan dengan kebijakan “Diktisaintek Berdampak”. Kemdiktisaintek berkomitmen melanjutkan pendataan, memperkuat koordinasi dengan perguruan tinggi serta kementerian/lembaga terkait, dan memastikan kebijakan pendidikan tinggi hadir sebagai bagian dari solusi pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Rapat dihadiri kementerian dan lembaga terkait, antara lain BNPB, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, serta unsur TNI dan Polri, sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam penanganan bencana.
“Melalui Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga, kendala pelayanan publik khususnya dalam hal kesehatan dapat menjawab kebutuhan masyarakat di daerah sulit,” tutur Agus.
Dijelaskan, kehadiran rumah sakit kapal ini juga telah memiliki landasan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 33/2023 tentang Rumah Sakit Kapal. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara, tenaga medis, dan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan rumah sakit kapal serta menjadi payung hukum agar layanan Rumah Sakit Kapal dapat dibiayai oleh BPJS.
Sementara dalam bidang pendidikan, sekolah berperan untuk menjadi katalisator perubahan yang mengantarkan masyarakat menuju kehidupan lebih baik. Maka dari itu, pelayanan publik dalam hal pendidikan juga harus dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat.
Guru Sekolah Khusus 01 Kota Cilegon Nur Ahdi Asmara, menekankan pada pentingnya empati untuk mewujudkan pendidikan merata bagi murid penyandang disabilitas. “Berbicara inklusivitas dalam dunia pendidikan, kita harus memiliki luas pandang untuk dapat menerima perbedaan dan mau mendengarkan,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
