.webp)
Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny Danaparamita, menegaskan kerusakan dan pelanggaran di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan masyarakat sekitar semata, melainkan telah melibatkan aktor-aktor besar yang memiliki kekuatan dan pengaruh.
Ia menyebut kondisi tersebut menunjukkan rumitnya tata kelola kawasan hutan di Indonesia yang masih jauh dari ideal.
“Dulu alasannya masyarakat. Kalau sekarang kelihatannya korporasi-korporasi besar,” kata Sonny Danaparamita, dikutip pada Minggu (7/12/25).
Legislator asal Jawa Timur tersebut menilai kuat adanya indikasi bahwa aktivitas ilegal di TNTN berlangsung karena adanya perlindungan dari pihak-pihak tertentu. Menurut Sonny Danaparamita, keberadaan “dekengan” semacam itu menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penegakan hukum di kawasan konservasi tersebut.
“Jangan sampai karena ada orang kuat di belakangnya, penegakan hukum tidak bisa berjalan tegas,” tegasnya.
Sonny Danaparamita kemudian mendesak aparat penegak hukum, termasuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan, agar tidak ragu bertindak tegas. Ia menekankan bahwa aparat harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu, meskipun menghadapi tekanan dari pihak berkepentingan.
“Gakkum harus tegakkan hukum walau langit runtuh. Tidak peduli ada backing, tidak peduli kenal atau tidak. Tugas harus dilaksanakan,” ujarnya.
Komisi IV DPR RI, yang membidangi urusan kehutanan, disebut terus mencermati perkembangan situasi di TNTN dan mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.
Sonny Danaparamita memastikan bahwa keberlanjutan ekosistem hutan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok berkekuatan besar.
Ia berharap langkah cepat dan tegas dari pemerintah serta aparat penegak hukum dapat memutus rantai praktik ilegal yang merusak hutan, sekaligus mengembalikan fungsi taman nasional sesuai dengan tujuan konservasinya.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
