.webp)
Bupati Demak Eisti’anah menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meskipun dihadapkan pada tingginya belanja pegawai dan keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur.
Hal tersebut disampaikan Bupati Eisti’anah dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2027 yang digelar di Gedung Gradhika Bina Praja, Kamis (22/1/2026).
Dalam paparannya, Eisti’anah mengungkapkan bahwa struktur belanja daerah Kabupaten Demak pada tahun 2025 masih didominasi oleh belanja pegawai. Sementara itu, pembangunan infrastruktur dinilai belum dapat berjalan optimal jika dibandingkan dengan kewajiban belanja (mandatory spending) yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Ini menjadi evaluasi kita bersama untuk pembangunan di tahun-tahun berikutnya. Menjadi tugas pemerintah daerah untuk mengawal dan memberikan dukungan agar seluruh program dapat berjalan dengan lancar”, kata Eisti.
Ia juga menjelaskan bahwa banyaknya agenda dan program pemerintah pusat berdampak pada berkurangnya alokasi dana transfer ke daerah. Situasi tersebut, menurutnya, tidak hanya dialami Kabupaten Demak, tetapi hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, dana transfer ke daerah pada tahun anggaran 2026 tercatat mengalami penurunan.
“Mandatory dari pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah juga harus selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Demak”, jelasnya.
Meski demikian, Bupati Eisti’anah menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah, tanpa mengesampingkan kebijakan pemerintah pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan.
“Kita harus kerja cepat, kerja cerdas, dan berinovasi, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana dengan baik. Agenda ini rutin setiap tahun dan kami harapkan bukan sekadar seremonial, tetapi benar-benar menyerap masukan masyarakat”, tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Demak, Khomarudin, memaparkan sejumlah capaian indikator makro daerah. Ia menilai Kabupaten Demak memiliki posisi strategis karena berada di sekitar kawasan industri Semarang serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dan Batang, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Khomarudin, angka pengangguran di Kabupaten Demak menunjukkan tren penurunan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021 tercatat sebesar 5,28 persen, meningkat menjadi 6,11 persen pada 2022, kemudian menurun menjadi 5,38 persen pada 2023, 4,75 persen pada 2024, dan kembali turun menjadi 4,58 persen pada 2025.
“Kemungkinan penurunan ini dipengaruhi oleh keberadaan kawasan industri”, terangnya.
Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Demak juga terus mengalami peningkatan. Pada 2021 tercatat sebesar 66,23 persen, naik menjadi 66,97 persen pada 2022, melonjak ke 70,76 persen pada 2023, meningkat menjadi 72,23 persen pada 2024, dan mencapai 73,04 persen pada 2025.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 yang mengusung tema “Menguatkan Sektor Unggulan Daerah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi” tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin, Ketua DPRD Kabupaten Demak, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, Kepala BPS Kabupaten Demak, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, pimpinan instansi vertikal, LSM, tokoh masyarakat, pelaku usaha, akademisi, organisasi perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, hingga forum anak.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
