.webp)
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menegaskan komitmennya untuk memastikan pemenuhan hak serta perlindungan khusus bagi anak dan perempuan tetap terpenuhi pascabencana banjir di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pendampingan psikososial dinilai menjadi faktor krusial dalam proses pemulihan trauma dan pemberdayaan korban, terutama anak-anak dan perempuan penyintas.
Hal tersebut disampaikan Menteri PPPA Arifah Fauzi saat meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sabtu (3/1/2026), serta di Dusun Pengkolan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Minggu (4/1/2026).
“Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Dalam kondisi apa pun, mereka harus tetap merasa aman, bahagia, dan memiliki semangat untuk belajar serta meraih cita-cita. Demikian juga para ibu dan perempuan penyintas bencana adalah para ibu bangsa yang memiliki potensi untuk pemberdayaan dan pemulihan daya lenting keluarga yang tangguh dan berkualitas dalam berbagai aspek,” ujar Menteri PPPA.
Menteri PPPA didampingi Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Layanan AMPK), Ciput Purwianti, Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Sumatera Utara, Dwi Endah Purwanti meninjau secara langsung kondisi anak-anak dan perempuan terdampak banjir sekaligus memberikan pendampingan psikososial guna membantu pemulihan kondisi psikologis mereka. Kegiatan tersebut diikuti ratusan anak yang tampak antusias dan ceria mengikuti berbagai aktivitas yang telah disiapkan.
“Saya melihat anak-anak di sini memiliki semangat yang luar biasa, mereka saya tanya ada yang mau jadi tentara, polisi, pengusaha, bahkan ada yang mau jadi presiden. Mereka tetap bersemangat karena saya menyampaikan bahwa anak-anak adalah generasi dan pemimpin Indonesia masa depan. Kami juga telah memastikan seluruh proses belajar mengajar juga tidak ada kendala sehingga hak Pendidikan anak-anak bisa tetap terpenuhi. Bersama Menteri Dikdasmen, kami sudah memastikan ada afirmasi bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar yang memperhatikan situasi dan kondisi anak di pengungsian ataupun penampungan sementara, termasuk adanya situasi belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan,” tegas Menteri PPPA.
Lebih lanjut, Menteri PPPA menyampaikan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas nasional. Melalui Pos SAPA dan Sub-klaster Perlindungan Anak, Kemen PPPA melibatkan berbagai elemen masyarakat, lintas organisasi, dan lintas agama, termasuk Forum Anak, guna mendukung pemulihan psikososial anak secara berkelanjutan.
Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, mengapresiasi kehadiran Menteri PPPA yang dinilai memberikan semangat dan harapan bagi masyarakat terdampak. Hal serupa disampaikan Bupati Tapanuli Selatan, yang menyebut kunjungan tersebut sebagai bentuk perhatian nyata pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
“Mewakili Bupati Langkat, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Ibu Menteri PPPA di Kabupaten Langkat. Kehadiran ini menjadi penyemangat dan motivasi tersendiri bagi anak-anak serta masyarakat kami yang terdampak banjir,” ujar Wakil Bupati Langkat.
Beragam kegiatan edukatif dan rekreatif digelar untuk menghadirkan suasana aman dan menyenangkan bagi anak-anak, seperti bernyanyi bersama, bermain, serta pertunjukan boneka tangan yang mengundang tawa dan semangat. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu anak-anak mengurangi trauma serta kembali membangun rasa percaya diri pascabencana.
“Kami menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ibu Menteri PPPA beserta jajaran yang hadir secara langsung dan merupakan kunjungan menteri pertama di Tapanuli Selatan pascabencana. Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan pascabencana serta memastikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan,” ujar Bupati Tapanuli Selatan.
Selain pendampingan psikososial, diberikan juga bantuan kepada para korban berupa kebutuhan spesifik perempuan dan anak, perlengkapan sekolah, serta perlengkapan edukatif lainnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu proses pemulihan psikologis sekaligus mendukung kegiatan belajar anak-anak selama berada di pengungsian.
“Sebagai program jangka panjang, Kemen PPPA juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan perempuan terlibat aktif dalam proses pemulihan paska bencana, terutama aktivasi kegiatan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya lenting ekonomi keluarga penyintas bencana. Upaya ini meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi perempuan yang kompetitif dan selaras dengan kebutuhan pasar lokal. Data-data yang saat ini masih dilengkapi oleh tim daerah akan menjadi basis perencanaan program berkelanjutan dimaksud,” demikian ditambahkan oleh Menteri PPPA.
Kemen PPPA menegaskan akan terus hadir dan berperan aktif dalam upaya perlindungan serta pemulihan anak-anak dan perempuan korban bencana di berbagai daerah, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, menuju Indonesia Emas 2045.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
