.webp)
Parto.id resmi menjalin kolaborasi strategis dengan HIPMI Lampung, didukung Pemerintah Provinsi Lampung, untuk mempercepat digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM daerah.
Kerja sama yang digelar di Gedung Pusiban, Bandar Lampung, ini menempatkan Lampung sebagai model percontohan integrasi antara teknologi marketplace, pelaku usaha, dan belanja pemerintah. Melalui pendekatan digital, UMKM kini dapat terhubung langsung dengan kebutuhan pengadaan instansi pemerintah tanpa proses manual yang kompleks atau ketergantungan pada perantara.
Parto.id menghadirkan sistem e-procurement berbasis marketplace yang memungkinkan pelaku usaha lokal mendaftarkan produk, menerima pesanan, serta mengelola transaksi secara transparan dan terstandarisasi. HIPMI Lampung berperan melakukan kurasi dan pendampingan UMKM, sementara pemerintah daerah memastikan adopsi platform dalam proses belanja OPD.
Inisiatif ini mencakup onboarding UMKM, pelatihan literasi digital dan tata kelola usaha, peningkatan kepatuhan administrasi dan perpajakan, hingga fasilitasi akses pembiayaan melalui perbankan daerah. Dengan ekosistem tersebut, diharapkan pelaku usaha tidak hanya “go digital”, tetapi juga siap secara operasional untuk memenuhi standar pengadaan publik.
Manajemen Parto.id menyampaikan bahwa digitalisasi pengadaan merupakan strategi pemerataan ekonomi.
“UMKM harus menjadi pemain utama dalam belanja pemerintah. Platform digital memberi akses yang adil, transparan, dan efisien,” ujarnya.
HIPMI Lampung menambahkan bahwa kolaborasi ini akan meningkatkan daya saing pengusaha muda dan pelaku usaha lokal di pasar formal.
Program ini ditargetkan mendorong peningkatan partisipasi UMKM dalam belanja pemerintah, mempercepat penyerapan anggaran daerah, serta memperkuat perputaran ekonomi lokal.
Ke depan, model kemitraan Lampung akan direplikasi di berbagai provinsi sebagai bagian dari transformasi pengadaan publik berbasis teknologi.
Kolaborasi ini menegaskan komitmen bersama untuk membangun ekonomi digital yang inklusif—di mana pemerintah, pelaku usaha, dan platform teknologi tumbuh secara sinergis demi kesejahteraan daerah dan nasional.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
