Kamis, Maret 5, 2026
spot_img

BERITA UNGGULAN

Tinjau KEK Maloy, Gubernur Rudy Mas’ud Tegaskan Pembenahan Fasilitas hingga Tata Kelola Profesional

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud menegaskan komitmennya membenahi dan memperkuat pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Mulai dari fasilitas dasar, tata kelola kawasan, hingga sistem logistik pelabuhan.

Dalam arahannya, Gubernur Rudy Mas’ud menyoroti kondisi fasilitas perkantoran dan kawasan yang dinilai belum optimal. Ia meminta agar seluruh sarana pendukung, seperti pendingin ruangan (AC), musala, toilet, instalasi pengolahan air, hingga penerangan kawasan segera diperbaiki.

- Advertisement -

“Kalau mau tempat ini ramai dan menarik investor, fasilitasnya harus siap. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi,” tegasnya saat meninjau KEK MBTK, Rabu (25/2/26).

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, pengembangan KEK bukan sekadar proyek industri, melainkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi lokomotif transformasi ekonomi Kaltim menuju hilirisasi sumber daya alam dan gerbang logistik internasional.

- Advertisement -

Gubernur Rudy Mas’ud juga menyoroti persoalan operasional dermaga. Ia menilai ada kekeliruan dalam mekanisme sandar kapal yang berisiko terhadap keselamatan dan struktur dermaga. Selain itu, ia mengkritisi proses bongkar muat yang memakan waktu lama serta adanya potensi pencemaran akibat tumpahan minyak.

“Investor butuh kepastian waktu dan biaya logistik yang efisien. Kalau tidak ada solusi, kita kirim surat ke Kementerian Perhubungan. Jika tetap terhambat, kita bangun dermaga sendiri,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang menghambat implementasi KEK. Bahkan, ia menyatakan siap melaporkan langsung situasi tersebut kepada Wakil Presiden dan kementerian terkait apabila diperlukan.

Kepada pengelola kawasan, Gubernur Rudy Mas’ud berpesan agar tata kelola dilakukan secara profesional dan transparan. Ia menolak adanya pungutan liar, serta mendorong penerapan manajemen berbasis business plan yang terukur.

“Pemerintah harus hadir sebagai regulator dan fasilitator, bukan berbisnis dengan masyarakat. Kawasan ini harus memberi kemudahan bagi investor agar ekonomi berputar dan masyarakat merasakan manfaatnya,” pungkasnya.

Dengan pembenahan menyeluruh, KEK MBTK diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan penyangga logistik strategis di Kalimantan Timur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

- Advertisement -

Kirimkan Press Release berbagai aktivitas kegiatan Brand Anda ke email [email protected]

Artikel Terkait

Suara Hari Ini

Ikuti Kami

10,502FansSuka
392PengikutMengikuti
7PengikutMengikuti
2,920PelangganBerlangganan

Terbaru