.webp)
Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai apresiasi dari Anggota DPD RI, Lia Istifhama. Langkah ini dinilai sebagai upaya serius pemerintah dalam menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejak Januari 2025 hingga Maret 2026, sebanyak 1.528 SPPG di berbagai wilayah Indonesia telah dikenai kebijakan suspend sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program di lapangan.
Menurut Lia, langkah tegas tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan program MBG berjalan sesuai standar kesehatan, keamanan pangan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kami sangat mendukung langkah tegas BGN. Ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program yang menyentuh langsung masyarakat,” ujar Lia Istifhama.
Ia menjelaskan, penghentian sementara operasional SPPG dilakukan sebagai bentuk kontrol kualitas terhadap layanan pemenuhan gizi, mulai dari aspek distribusi makanan, kebersihan, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.
Lia juga menilai kebijakan ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efektivitas dan kualitas dalam setiap program sosial pemerintah.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif strategis yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi. Namun, ia mengingatkan bahwa pengawasan berkelanjutan tetap diperlukan agar implementasi di lapangan berjalan optimal.
Selain memberikan apresiasi, Lia turut menyampaikan sejumlah catatan penting agar penyaluran program MBG semakin tepat sasaran. Ia menekankan bahwa penerima manfaat harus difokuskan pada kelompok masyarakat paling membutuhkan.
Kelompok tersebut antara lain masyarakat desil 1 (ekonomi terbawah), desil 3 (kelompok rentan), serta lingkungan pondok pesantren.
“Program ini sangat mulia, tetapi harus benar-benar tepat sasaran. Prioritas seharusnya diberikan kepada masyarakat di desil satu hingga tiga, termasuk juga pondok pesantren,” tegas Lia Istifhama.
Lebih lanjut, Lia menyebut kebijakan suspend ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas program MBG secara menyeluruh. Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan standar layanan gizi nasional sekaligus menjaga kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada masyarakat.
Ia juga menilai langkah ini dapat memperbaiki sistem distribusi agar lebih adil dan tepat sasaran, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, lembaga pelaksana, dan pengawasan berbagai pihak, program MBG diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
