.webp)
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menilai fenomena mudik Lebaran 2026 bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi juga mencerminkan persoalan strategis kependudukan dan mobilitas nasional yang perlu segera dibenahi.
Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Budi Setiyono, mengungkapkan bahwa skala pergerakan pemudik yang mencapai lebih dari 144 juta orang menunjukkan tekanan besar terhadap sistem mobilitas Indonesia.
Menurutnya, kemacetan yang terjadi setiap tahun hanyalah gejala dari persoalan yang lebih mendasar, yakni ketimpangan distribusi penduduk dan pembangunan antarwilayah.
“Fenomena mudik menunjukkan bahwa pusat-pusat ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, sehingga masyarakat harus bermigrasi ke kota besar untuk mencari penghidupan,” ujar Budi.
Ia menjelaskan, dominasi kendaraan pribadi dalam arus mudik juga menjadi indikator bahwa transportasi publik belum optimal sebagai tulang punggung mobilitas nasional. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya beban infrastruktur, risiko kecelakaan, serta biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat.
Lebih lanjut, Kemendukbangga/BKKBN mengingatkan bahwa tanpa kebijakan yang tepat, potensi krisis mobilitas akan semakin besar di masa depan. Pada 2030, jumlah pemudik diperkirakan bisa mencapai 160 hingga 180 juta orang.
Untuk itu, Kemendukbangga/BKKBN mendorong pemerintah menjadikan isu kependudukan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, termasuk melalui penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang terintegrasi.
Selain itu, Kemendukbangga/BKKBN juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah guna mengurangi tekanan urbanisasi serta arus migrasi yang tinggi.
“Selama peluang kerja masih terpusat di kota besar, mobilitas penduduk akan terus meningkat dan mudik akan menjadi fenomena dengan skala yang semakin besar,” jelasnya.
Kemendukbangga/BKKBN menilai solusi terhadap persoalan mudik tidak cukup hanya melalui rekayasa lalu lintas, tetapi harus menyentuh akar masalah, yakni keseimbangan distribusi penduduk, pembangunan wilayah, serta penyediaan layanan publik yang merata.
Dengan pendekatan tersebut, diharapkan fenomena mudik tetap menjadi tradisi sosial yang positif, tanpa menimbulkan beban berlebih terhadap sistem mobilitas nasional.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
