.webp)
SuaraPemerintah.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan kementeriannya telah menyiapkan anggaran Rp89,4 miliar untuk membangun desa wisata pada tahun ini.
Dari jumlah tersebut, Rp50 miliar di antaranya untuk desa di destinasi wisata super prioritas. Sedangkan Rp39,4 miliar sisanya untuk desa wisata prioritas kementerian.
“Desa wisata di destinasi wisata super prioritas ini ada 38 desa. Desa wisata prioritas Kementerian itu ada 75 desa,” ucapnya dalam rapat bersama komisi V DPR RI, Senin (18/1).
Selain program tersebut, lanjut Halim, kementeriannya juga menyiapkan anggaran Rp1,74 triliun untuk pendampingan 74.953 desa.
“Targetnya adalah 35.168 orang (pendamping desa),” tuturnya.
Meski anggarannya besar, Halim memastikan bahwa jumlah pendamping desa tahun ini tak bertambah sebab rekrutmennya untuk sementara dihentikan.
Itu dilakukan karena kementeriannya tengah fokus untuk meningkatkan kapasitas dan manajemen agar pemanfaatan dan penggunaan dana desa dapat benar-benar memberikan dampak positif ke ekonomi dan masyarakat.
“Pendamping desa, kami tidak membuka rekrutmen karena kami lagi konsolidasi untuk peningkatan kapasitas dan manajemen agar dana yang dikeluarkan betul-betul berdampak positif bagi pemanfaatan dan penggunaan di 74.953 desa,” jelasnya.
Selain peningkatan kapasitas, ia juga tengah memikirkan penambahan gaji pendamping desa. Pasalnya ia menilai gaji yang didapatkan pendamping desa saat ini ini tak sebanding dengan tugas yang diberikan.
“Sistem penggajian pendamping itu sekarang urusannya di Kementerian Keuangan, nanti kita kirimkan suratnya,” pungkas Abdul.
Sementara itu untuk realisasi penyerapan anggaran Kemendes PDTT sepanjang 2020 mencapai Rp2,45 triliun atau 95,57 persen dari pagu Rp2,58 triliun.
“Dilihat dari hasil rapat kerja kita 18 November waktu itu kita sepakati penyerapan kita 96 persen, namun kenyataannya kita mampus 95,57 persen itu berarti kurang 0,43 persen,” ujarnya di komisi V DPR, Senin (18/1).
