.webp)
Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai langkah nyata percepatan transformasi digital di sektor birokrasi Indonesia. Salah satu terobosan penting yang lahir dalam periode ini adalah Klinik Pemerintah Digital, inisiatif strategis dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang berfungsi sebagai ruang pembelajaran, konsultasi, dan pendampingan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Dirjen TPD) Kemkomdigi, Mira Tayyiba, menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh instansi pemerintah agar mampu melayani masyarakat secara cepat, efisien, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
“Transformasi digital kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi setiap instansi pemerintah agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Semua itu memerlukan fondasi digital yang kuat,” ujar Mira di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Klinik Pemerintah Digital dirancang sebagai ruang konsultasi interaktif tempat aparatur daerah dapat berdiskusi langsung dengan pakar dan praktisi teknologi pemerintahan. Melalui forum ini, mereka mendapatkan bimbingan mengenai penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) — mulai dari penyusunan kebijakan, tata kelola data, keamanan siber, hingga strategi integrasi layanan publik agar saling terhubung secara digital.
Lebih dari sekadar forum teknis, Klinik Pemerintah Digital juga menjadi wadah perubahan pola pikir (mindset) aparatur. Program ini menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemauan aparatur untuk berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi lintas sektor.
Program ini merupakan bentuk nyata pendekatan kolaboratif pemerintahan Prabowo–Gibran. Dalam implementasinya, Kemkomdigi menggandeng Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai mitra strategis.
Bappenas berperan memastikan arah digitalisasi sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sementara BSSN memperkuat aspek keamanan siber dan perlindungan data agar sistem pemerintahan digital dapat diandalkan serta aman digunakan di seluruh tingkatan pemerintahan.
“Klinik Pemerintah Digital menjadi simbol bahwa transformasi digital bukan perjalanan yang harus ditempuh sendirian. Ia adalah proses kolaboratif antara pusat dan daerah, antara teknologi dan kebijakan, antara visi dan pelaksanaan,” kata Mira.
Sejak diperkenalkan pada 2025, Klinik Pemerintah Digital mendapat sambutan positif dari berbagai pemerintah daerah. Banyak daerah yang memanfaatkannya sebagai sarana mempercepat integrasi layanan publik, memperkuat tata kelola data, dan meningkatkan kapasitas aparatur dalam penerapan teknologi digital.
Untuk memperluas jangkauan, Kemkomdigi juga tengah menyiapkan layanan daring interaktif berbasis chatbot. Melalui fitur ini, pemerintah daerah dapat berkonsultasi secara digital kapan pun dan dari mana pun tanpa harus menunggu sesi tatap muka. Langkah ini mencerminkan arah baru birokrasi Indonesia yang lebih responsif, adaptif, dan melayani.
Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan komitmen kuat terhadap digitalisasi birokrasi. Melalui inisiatif seperti Klinik Pemerintah Digital, pemerintah membangun ekosistem pemerintahan yang terhubung, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
Program ini bukan sekadar proyek teknologi, tetapi sebuah gerakan perubahan budaya kerja birokrasi menuju efisiensi, transparansi, dan kolaborasi lintas instansi. Dengan dukungan lintas kementerian dan daerah, Klinik Pemerintah Digital menjadi motor penggerak terwujudnya pemerintahan digital nasional yang tangguh dan terpercaya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
