.webp)
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai sejumlah daerah di Sumatera tidak lagi mampu menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Doli mendorong pemerintah pusat mengambil alih penanganan bencana tersebut dan mempertimbangkan penetapannya sebagai bencana nasional.
Doli menjelaskan kondisi lapangan di beberapa wilayah Aceh dan Sumatera Utara sangat memprihatinkan. Ia mengaku merasakan langsung situasi darurat ketika berkunjung ke Banda Aceh saat curah hujan ekstrem mengguyur sepanjang hari.
“Dan saya waktu itu ketemu dengan beberapa bupati. Situasi Banda Aceh seharian itu, saya seharian dari pagi sampai sore itu hujan deras nggak berhenti. Bahkan saya turun dari pesawat itu sinyalnya udah nggak ada. Saya bilang ada kenapa ya? Ya memang karena situasi di sana itu pada saat itu memang lagi awal-awalnya mulai bencana itu,” kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Doli mengungkapkan kondisi infrastruktur yang lumpuh total di beberapa kabupaten membuat mobilitas masyarakat terhenti dan bantuan sulit disalurkan. Ia menuturkan, rekomendasi dalam Musda Golkar di Aceh menyuarakan agar pemerintah pusat menetapkan status Aceh sebagai daerah bencana nasional.
“Makanya salah satu rekomendasi musda itu saya minta isinya adalah meminta kepada pemerintah pusat untuk menetapkan status Aceh itu sebagai daerah bencana nasional. Nah, kenapa? Karena memang kepala daerah, masyarakat di sana, ya sudah tidak mampu untuk menangani itu karena jalan buntu. Semua jembatan putus,” ujar Doli.
“Saya kemarin juga ke dapil pemilihan saya, di Langkat, jadi saya besok mau ke sana lagi. Kita mau ngasih bantuan pun, ya, stoknya sudah terbatas. Itu di Medan kita mau beli sejumlah, misalnya bahan pokok lah itu, itu juga nggak bisa terlalu banyak. Karena stoknya sudah nggak ada. Dibatasi,” sambungnya.
Doli menilai sejumlah daerah tak sanggup lagi menangani bencana tersebut. Doli melihat kondisi tersebut harus diambil alih oleh pemerintahan pusat agar terkoordinasi dengan baik.
“Nah, oleh karena itu, saya secara, ya, apa namanya, saya melihat situasinya beberapa daerah secara langsung, memang itu daerah yang tidak sanggup lagi untuk mengatasi itu. Oleh karena itu, memang harus di-takeover oleh pusat,” kata Doli.
Anggota Komisi II DPR tersebut menilai penanganan bencana harus dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan membutuhkan kapasitas yang lebih besar dari sekadar pemerintah daerah.
“Makanya saya kemarin, di beberapa kesempatan saya katakan, ya, segera saja gubernur masing-masing 3 provinsi ini langsung berkoordinasi dengan bupatinya, ya, kalau nggak bisa fisik, pakai Zoom, kan banyak segala macam itu,” kata Doli.
Doli mendorong pemerintah daerah di provinsi terdampak untuk segera bersurat ke pemerintah pusat sebagai bagian dari prosedur penetapan status bencana nasional.
“Langsung memohon segera kepada pemerintah pusat menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi. Kalau itu memang salah satu syarat proses penetapan satu daerah provinsi menjadi bencana nasional,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
