.webp)
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengecam keras serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara.
Menurut Jazuli, penggunaan kekuatan militer secara sepihak tidak dapat dibenarkan dalam tatanan hubungan internasional yang berlandaskan hukum, diplomasi, dan perdamaian dunia.
“Serangan Amerika Serikat ke Venezuela merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak ada satu pun negara yang dibenarkan menggunakan kekuatan militer secara sepihak atas nama kepentingan politik dan kekuasaan,” tegas Jazuli dalam pernyataannya.
Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya mencederai kedaulatan Venezuela sebagai negara berdaulat, tetapi juga mengabaikan mekanisme penyelesaian konflik yang selama ini dijunjung tinggi oleh komunitas internasional.
Jazuli juga menyoroti laporan yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat tidak hanya melakukan serangan militer, tetapi juga menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores. Menurutnya, langkah tersebut telah melampaui batas-batas hukum internasional yang beradab.
“Jangan sampai tindakan ini menjadi preseden buruk, seolah-olah hukum internasional tidak lagi diindahkan dan bisa dilanggar begitu saja oleh negara-negara berkuasa. Jika hukum internasional runtuh, maka dunia akan berada di ambang kekacauan dan ketidaktertiban global,” lanjutnya.
Jazuli menekankan bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum internasional akan memperbesar potensi konflik terbuka antarnegara dan meningkatkan eskalasi ketegangan global.
“Dalam kondisi seperti ini, ancaman terjadinya Perang Dunia Ketiga bukanlah sesuatu yang mustahil. Perang bisa pecah kapan saja jika negara-negara kuat terus memaksakan kehendaknya dengan kekuatan militer,” ujarnya.
Oleh karena itu, Jazuli menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional untuk bersikap tegas, menegakkan hukum internasional secara adil, serta mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi, bukan kekerasan.
“Perdamaian dunia hanya dapat dijaga jika semua negara, tanpa kecuali, tunduk pada hukum internasional dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kemanusiaan,” pungkas Jazuli.
Dari perspektif pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, Koordinator Umum Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Sumbar, Hidayatul Irwan, menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam membaca tanda-tanda alam serta menjaga keseimbangan lingkungan.
“Ancaman itu sudah nyata dan dampaknya sudah kita rasakan. Kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Sumatera Barat ini iklimnya basah, hujan akan selalu ada,” ungkapnya.
Ia juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan informasi cuaca dari BMKG, meningkatkan kesiapan keluarga melalui tas siaga, serta lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.
Sebagai informasi, BMKG memperkirakan musim hujan di Sumbar masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, dengan potensi curah hujan yang masih fluktuatif. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, terutama yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor, menghindari aktivitas di sekitar sungai saat hujan deras, mempersiapkan tas siaga, serta rutin memantau peringatan dini cuaca. Kesiapsiagaan sejak dini diharapkan dapat meminimalkan risiko dan melindungi keselamatan bersama di awal tahun 2026.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
