.webp)
Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bendungan Ir. H. Djuanda atau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi waduk terbesar di Indonesia tersebut tetap berjalan optimal, seiring usia operasionalnya yang telah mencapai 59 tahun.
Novita menegaskan bahwa Waduk Jatiluhur memiliki peran strategis dan multifungsi, mulai dari pengendalian banjir, penyediaan air baku, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), hingga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan sekitarnya. Di tengah meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi, kondisi dan keberlanjutan waduk menjadi perhatian serius Komisi V DPR RI.
“Komisi V ingin memastikan bagaimana fungsi Waduk Jatiluhur yang sudah berumur hampir enam dekade ini tetap terjaga dengan baik, mulai dari dukungan air, pemanfaatan listrik, hingga sinerginya dengan masyarakat,” ujar Novita.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi V DPR RI juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menerapkan kebijakan satu data dan satu peta nasional bendungan. Kebijakan ini dinilai penting sebagai dasar perencanaan pembangunan bendungan besar, menengah, maupun kecil di seluruh Indonesia.
Menurut Novita, ketersediaan data yang terintegrasi sangat krusial agar penetapan prioritas pembangunan bendungan dalam rentang lima hingga sepuluh tahun ke depan dapat dilakukan secara tepat, terukur, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Selain itu, Komisi V DPR RI menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi secara rutin, terutama terhadap waduk-waduk yang telah berusia tua. Langkah ini diperlukan untuk mendeteksi secara dini potensi kerusakan struktur, sedimentasi, serta gangguan aliran air yang berisiko membahayakan masyarakat.
“Kami tidak ingin ada waduk yang luput dari pengawasan hingga menimbulkan kerugian atau membahayakan masyarakat. Monitoring harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan waduk,” tegasnya.
Komisi V DPR RI juga menyoroti perlunya peningkatan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar waduk melalui pengelolaan yang profesional, berkelanjutan, dan tidak membebani keuangan negara.
Terkait penyediaan air minum, Novita menyampaikan bahwa masih diperlukan penambahan titik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Oleh karena itu, pemetaan kebutuhan SPAM perlu segera dilakukan dan disinergikan antara pemerintah pusat, pengelola waduk, serta pemerintah daerah.
Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi V DPR RI terhadap infrastruktur sumber daya air strategis nasional, guna memastikan aspek keselamatan, keberlanjutan, serta manfaat optimal Waduk Jatiluhur bagi masyarakat luas.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
