.webp)
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mencatatkan kinerja pemerintahan yang positif sepanjang tahun 2025. Hal ini tercermin dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) 2025 yang menunjukkan peningkatan indikator kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar, Edzedin Zein, menyampaikan bahwa secara umum capaian kinerja daerah mengalami tren perbaikan, khususnya pada aspek kesejahteraan.
“Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 76,43 menjadi 77,27. Angka kemiskinan dan pengangguran juga berhasil ditekan, masing-masing turun menjadi 5,31 persen dan 5,62 persen. Ini menunjukkan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Edzedin di Padang, Senin (30/3/2026).
Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita juga mengalami peningkatan hingga mencapai Rp59,54 juta. Ketimpangan pendapatan pun tercatat menurun, menandakan distribusi ekonomi yang semakin membaik di wilayah tersebut.
Namun demikian, Pemprov Sumbar juga menghadapi tantangan pada sektor pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan.
“Kita mencatat pertumbuhan ekonomi berada di angka 3,37 persen, menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan dinamika ekonomi global, namun tetap menjadi perhatian serius untuk terus kita dorong ke depan,” jelasnya.
Di sektor pelayanan dasar, capaian positif juga terlihat pada bidang pendidikan dan kesehatan. Tingkat partisipasi pendidikan menengah meningkat menjadi 90,32 persen, termasuk peningkatan akses bagi penyandang disabilitas.
Sementara itu, di sektor kesehatan, seluruh rumah sakit rujukan provinsi telah terakreditasi 100 persen. Layanan kesehatan, termasuk dalam situasi bencana, tetap berjalan optimal di berbagai wilayah.
“Kita terus memperkuat layanan dasar agar semakin inklusif dan merata, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan seperti keterbatasan SDM, akses geografis, serta dampak bencana yang cukup besar di beberapa wilayah,” ungkap Edzedin.
Pada sektor infrastruktur, tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat menjadi 71,10 persen. Di bidang perumahan, pemerintah daerah telah memfasilitasi seluruh korban bencana tingkat provinsi untuk memperoleh hunian layak.
Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, kinerja Pemprov Sumbar dinilai solid. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,20 triliun atau 98,97 persen dari target, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp6,04 triliun atau 94,59 persen.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
