.webp)
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB Andi Dahrif Rafied dalam laporannya mengatakan bahwa langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk menjadikan satuan kerja berpredikat WBK / WBBM setiap satuan kerja tentu harus memenuhi 6 area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
“Untuk itu kami berkomitmen dan saling bahu membahu melakukan pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada seluruh satuan kerja di Wilayah NTB, NTT, Papua dan Papua Barat serta melakukan perbaikan secara terus menerus terkait dengan sarana prasarana untuk mendukung pembangunan Zona Integritas tersebut,” tutur Andi Dahrif.
Pada kegiatan ini juga dirangkai dengan Penayangan video kompilasi capaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM kanwil NTB, NTT, Papua Barat dan Papua yang dilanjutkan dengan pernyataan sikap Tim Pembinaan Kinerja Pembangunan ZI menuju WBK /WBBM oleh masing-masing Kepala Kantor Wilayah dan diikuti oleh jajarannya.
