.webp)
SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2020 masih tersisa Rp 115,42 triliun. Berdasarkan catatan Kemenkeu, realisasi anggaran program PEN 2020 hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp 579,78 triliun. Angka tersebut setara dengan 83,4% dari pagu sejumlah Rp 695,2 triliun.
Sri mengatakan, dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN), pemerintah telah membaginya menjadi 6 kebijakan.
Pertama, anggaran PEN untuk sektor kesehatan telah terealisasi Rp 63,51 triliun dari pagu Rp 99,5 triliun.
Alokasi tersebut untuk insentif tenaga kesehatan sudah terealisasi Rp 9,55 triliun, belanja penanganan Covid-19 mencapai Rp 42,52 triliun, Gugus Tugas untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 3,22 triliun.
Selain itu, santunan kematian kesehatan terealisir Rp 600 miliar, iuran Jaminan Kesehatan Nasional mencapai Rp 4,11 triliun dan insentif perpajakan kesehatan realisasi Rp 4,05 triliun.
“Karena memang Covid adalah tantangan di bidang kesehatan meskipun implikasinya begitu sangat luas maka dialokasikan lah anggaran Rp 99,5 triliun,” ujar Menkeu dalam acara Refleksi Awal Tahun 2021, Senin (4/1).
Kedua, untuk perlindungan sosial mencapai Rp 220,39 triliun dari total pagu sebesar Rp 230,21 triliun. Alokasi tersebut ditujukan untuk pemberian dukungan daya beli untuk menekan laju peningkatan kemiskinan serta mendorong konsumsi masyarakat.
Kementerian Keuangan menyebutkan, perlindungan sosial berhasil menekan laju kemiskinan ke angka 8,99% dari seharusnya bertambah 10,96% karena pandemi Covid-19.
“Rakyat yang sangat terpengaruh langsung Covid baik kehilangan kesempatan kerja atau pendapatan menurun tajam usaha menurun tajam, maka perlindungan sosial ditingkatkan luar biasa Rp 230 triliun sendiri dan hampir semua terealisir,” tuturnya.
Dalam paparannya, Menkeu menjelaskan realisasi klaster perlindungan sosial untuk PKH sebesar Rp 36,71 triliun, kartu sembako sebesar Rp 41,84 triliun, BLT Dana Desa Rp 22,78 triliun, bantuan beras atau PKH mencapai Rp 5,26 triliun, bantuan tunai sembako non-PKH sebesar Rp 4,5 triliun, dan diskon listrik telah diberikan kepada 32,1 juta rumah tangga dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11,45 triliun.
Selain itu, Bansos sembako mencapai Rp 7,1 triliun dengan output 2,2 juta KPM, Kartu Prakerja sudah terealisasi Rp 19,98 triliun dengan output 5,6 juta orang, BSU tenaga pendidik honorer untuk Kemendikbud terealisasi Rp 2,94 triliun dan Kementerian Agama sebesar Rp 1,13 triliun dengan capaian output masing masing mencapai 2 juta tenaga pendidik dan 619,7 ribu tenaga pendidik.
Sementara itu, untuk BST Non Jabodetabek terealisasi Rp 32,84 triliun, bantuan subsidi gaji atau upah mencapai Rp 29,81 triliun dengan output 12,4 juta orang, dan terakhir subsidi kuota internet untuk Kemendikbud mencapai Rp 3,82 triliun dan Kemenag Rp 0,24 triliun.
“Dukungan pemerintah melalui program PEN secara langsung atau tidak langsung itu target perempuan, PKH Rp 36,7 triliun lebih dari 90% atau 10 juta masyarakat atau KPM kepala keluarga harus perempuan yang menerima,” tuturnya.
Kemudian, untuk sektor kementerian lembaga (K/L) dan pemda, sudah terserap Rp 66,59 triliun dari total pagu Rp 67,86 triliun. Alokasi ini ditujukan untuk mendukung Pemda serta KL dalam proses pemulihan ekonomi. Utamanya adalah pemberian hibah kepada Pemda untuk pemulihan sektor pariwisata.
“Program padat karya K/L telah membantu 2,25 juta Naker serta DAK fisik telah membantu 1,39 juta naker,” tuturnya.
Realisasi pencairan stimulus penanganan Covid-19 dan PEN sampai 31 Desember 2020 Untuk dukungan UMKM terserap Rp 112,44 triliun dari total pagu Rp 116,31 triliun. Dukungan UMKM ini bertujuan untuk menopang permodalan dan cash flow UMKM pada masa pandemi, baik berupa bantuan permodalan melalui perbankan maupun secara langsung.
Selanjutnya, untuk insentif usaha realisasinya sudah mencapai Rp 56,2 triliun dari pagu Rp 120,61 triliun. Insentif ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha serta daya beli masyarakat berupa PPh 21 DTP.
“Dukungan kepada korporasi yang masih bisa tingkatkan atau berikan manfaat bagi masyarakat kita. Insentif usaha perpajakan kita berikan berbagai hal yang kita lakukan untuk membuat masyarakat kita bisa bertahan atau mampu bertahan karena Covid-19 berikan dampak sosial ekonomi sangat luar biasa, insentif tenaga kesehatan diberikan kepada lebih 1 juta tenaga kesehatan di seluruh Indonesia,” kata Menkeu.
Terakhir, serapan anggaran untuk pembiayaan korporasi sudah mencapai Rp 60,73 triliun, atau sudah mencapai target dari pagu yang ditetapkan. Dukungan korporasi ini ditujukan melalui BUMN serta penjaminan modal kerja.
