.webp)
SuaraPemerintah.ID – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia mengungkap bahwa dari 159 warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Lebanon, beberapa di antaranya menolak untuk dievakuasi kembali ke Indonesia. Sementara itu, ada juga yang berubah pikiran dan kini bersedia mengikuti proses evakuasi.
“Ada yang tetap ingin tinggal di Lebanon karena merasa wilayah tempat tinggalnya masih aman,” kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha dikutip dari tribunnews.com. Namun, ia belum bisa memberikan informasi pasti mengenai jumlah WNI yang memilih tinggal di Lebanon maupun yang ingin dievakuasi. “Detailnya belum bisa disampaikan sekarang,” tambah Judha.
Di tengah situasi ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menyusun langkah-langkah terkait meningkatnya serangan Israel di Lebanon. “Keselamatan perlindungan warga negara kita dinomorsatukan, evakuasi disegerakan,” tegas Jokowi di RSUD Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu, 2 Oktober 2024.
Serangan udara Israel yang terus berlanjut telah menyebabkan korban jiwa yang signifikan. Dalam 24 jam terakhir, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 95 orang tewas dan 172 lainnya terluka. Sejak 23 September, lebih dari 1.057 orang telah tewas akibat serangan tersebut.
Kemlu RI juga menyatakan kekhawatiran mengenai potensi perang skala besar di kawasan Timur Tengah, yang bisa dipicu oleh konflik antara Israel dan Hizbullah atau antara Israel dan Iran. “Indonesia sangat khawatir bahwa potensi perang dengan skala yang lebih besar dapat terjadi,” kata Juru Bicara Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat.
Kemlu RI mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk segera menggelar pertemuan khusus guna membahas situasi terkini di Timur Tengah. “Keputusan juga perlu segera diambil untuk menghentikan ketegangan di kawasan,” tambahnya.
Saat ini, proses evakuasi WNI dari Lebanon sedang berlangsung, dan pemerintah terus memantau keamanan bagi WNI yang berada di zona konflik. Mayoritas WNI di Lebanon adalah mahasiswa, dan Kementerian Luar Negeri telah memerintahkan Kedutaan Besar RI untuk berkoordinasi dengan seluruh WNI di wilayah masing-masing.
