.webp)
SuaraPemerintah.id – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat nilai awal transaksi sembilan perseroan pelat merah dalam program Pasar Digital (PaDi) UMKM mencapai Rp11,4 triliun. Jumlah itu tercatat sejak PaDi UMKM diterbitkan pada Agustus 2020 hingga akhir Januari 2021.
Adapun sembilan BUMN yang tergabung dalam sinergitas kemitraan adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom yang bertindak sebagai pihak pengelola informasi terpusat dan layanan pemasaran business-to-business (B2B).
Sedangkan delapan perusahaan negara lainnya adalah Pembangunan Perumahan (PP), PT Waskita Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) atau Wika, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI, PT Pegadaian (Persero), serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.
Kedelapan perseroan ini berperan sebagai pihak atau pilot pada delapan kelompok kegiatan UMKM, termasuk UMKM yang diasuh dalam program pembinaan Rumah BUMN dan Community Development Center (CDC) tiap-tiap BUMN.
Wakil Menteri (Wamen) BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengutarakan, nilai awal tersebut merupakan langkah yang baik dalam program PaDi UMKM.
“Mulai tahun lalu pada Agustus 2020 sampai hari ini, kita sudah melakukan sinergi melalui launching PaDi UMKM dan diawali sembilan BUMN, di mana, total transaksi yang dilakukan melalui PaDi UMKM saat ini sampai dengan akhir Januari 2021 mencapai Rp11,4 triliun,” ujarnya Senin (15/2/2021).
PaDi UMKM merupakan platform karya anak bangsa yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN, kemudian dikembangkan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang berperan sebagai pengelola informasi terpusat dan layanan pemasaran business-to-business (B2B). Sementara itu, delapan BUMN yakni Pembangunan Perumahan (PP), Waskita Karya, Wijaya Karya (Wika), Pupuk Indonesia, PT Pertamina, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM) akan bertindak sebagai pilot pada delapan kelompok kegiatan UMKM, termasuk UMKM yang diasuh dalam program pembinaan Rumah BUMN dan Community Development Center (CDC) tiap-tiap BUMN. Program penyediaan pendanaan UMKM di fase awal ini disiapkan oleh BRI, Pegadaian, dan PNM, yang kemudian akan dikembangkan oleh BUMN perbankan dan keuangan lain dalam fase berikutnya.
Menteri BUMN Erick Thohir yang juga ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, melalui siaran pers bersama Kementerian BUMN mengatakan, “Dengan peningkatan belanja khususnya kepada UMKM, akan mendorong perekonomian untuk bergerak lagi, sehingga pemulihan ekonomi diharapkan akan lebih cepat.
Peran BUMN salah satunya diwujudkan melalui PaDi UMKM ini. Ditambah lagi jika platform tersebut dikoneksikan dengan Bela Pengadaan dan Laman UKM, maka saya yakin akan semakin memperluas ekosistem bagi UMKM.
Kehadiran PaDi UMKM memberikan beragam keuntungan baik bagi UMKM, BUMN maupun
pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. Bagi UMKM kemudahan yang diperoleh antara lain akses pasar yang lebih luas hingga BUMN, e-commerce skala lokal dan global, pembiayaan/permodalan, dan insight bagi UMKM untuk peningkatan kualitas produk. Bagi BUMN, PaDi UMKM memudahkan melakukan perbelanjaan kebutuhan kantor dengan seller yang terverifikasi dan monitoring procurement yang jelas.
Sedangkan bagi pemerintah, adanya PaDi UMKM dapat menjadi dasar yang kuat untuk program peningkatan ekonomi rakyat, dengan memberikan data valid terkait profil UMKM dan pemetaan usaha rakyat. Kementerian BUMN terutama dapat memonitor kontribusi belanja BUMN terhadap UMKM seluruh Indonesia. (red/ami)
