.webp)
SuaraPemerintah.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berencana memperbaiki 38 jembatan di Pulau Jawa. Dia ingin jembatan-jembatan yang dibangun sejak tahun 1970 itu diperbaiki dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) availability payment (AP).
“Kita mempunyai jembatan Callender Hamilton yang dibangun pada tahun 70an sebanyak 38 jembatan di Jawa ini, yang kita programkan untuk dibiayai AP ini, tapi dengan proyek dari swasta. Saat ini mungkin sudah PQ untuk dapat segera kami laksanakan. Mohon dukungannya,” ujar Basuki dalam konferensi pers virtual, Senin (22/2/2021).
Basuki menambahkan, hingga saat ini, dari 38 jembatan tersebut, tiga diantaranya mengalami kendala. Salah satunya Jembatan Rembun di Pekalongan yang telah roboh.
“Yang dua kami sudah survei detil, sudah bergeser, yang satu 45 cm yang satu lagi 44 cm,” kata dia.
Menurut Basuki, perbaikan jembatan-jemabatan ini memiliki tantangan tersendiri. Sebab, perbaikan jembatan tak bisa seperti perbaikan pada jalan biasa.
“Kalau kita perbaiki jalan di Jalintim ini mobil bisa tetap jalan sambil diperbaiki, kalau jembatan enggak bisa, harus ditutup, padahal ini jalan protokol,” ungkapnya.
Selain perbaikan jembatan, lanjut Basuki, pihaknya juga punya rencana untuk preservasi jalan di Jayapura menuju ke Wamena menggunakan skema KPBU AP.
“Dua tahun lalu kita programkan jalan di Wamena yang terpendek dari Nduga-Wamena itu jarak lebih pendek. Sehingga melalui tol laut bisa kita capai ke Wamena supaya bisa menurunkan harga di sana, tapi karena kondisi keamanan dengan segala risiko kita sudah nyambung jalannya, tinggal masang jembatan sampai sekarang belum bisa karena kondisi keamanan,” ucap Basuki.
Sukses KPBU
Proyek preservasi atau perawatan jalan lintas timur Sumatera Selatan sudah selesai pada tahap financial close. Fase konstruksi akan dimulai pada 4 Maret 2021 mendatang.
Proyek ini dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan availability payment (AP). Masa konsesi proyek ini selama 15 tahun terdiri dari 3 tahun masa konstruksi dan 12 tahun masa layanan.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan proses rencana teknik terperinci (RTT) sudah berjalan dengan rencana. PT Jalintim Adhi Abipraya (JAA) sebagai pemenang konsesi sudah memulai berbagai persiapan untuk dimulainya proses konstruksi.
PT Jalintim Adhi Abipraya (JAA) merupakan perusahaan patungan antara PT Adhi Karya dan PT Brantas Abipraya.
“Harapan kami proyek ini bisa menjadi contoh dalam penerapan proyek menggunakan skema KPBU AP ini. konon ini financial close pertama pada proyek KPBU AP,” katanya dalam Seremonial Online, Senin (22/2/2021).
Sementara untuk proyek jalan lintas timur di Riau dengan skema KPBU AP, dimenangkan oleh PT Adhi Karya (Persero). Penetapan perusahaan sebagai Badan Usaha Pelaksana ini dilakukan pada 29 Januari kemarin.
“Diharapkan dapat dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kerja sama di bulan April 2021 ini,” tambahnya.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Lucky Al Firman mengatakan, proyek ini sudah diinisiasi pada 2018 lalu dengan permohonan merancang alihkan skema dari belanja modal negara menjadi KPBU AP.
Setelah proses panjang Agustus 2020 lalu baru bisa ditetapkan PT JAA sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk proyek preservasi jalan lintas timur Sumatera Selatan non tol ini.
“Begitu juga Hari Ini Insya Allah untuk proyek preservasi jalur lintas timur Riau, ditunjuk PT Adhi Karya (Persero) sebagai BUP,” jelasnya.
Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi pemodal utama bersama dengan Panin Dubai Syariah dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) di kedua proyek ini. Lucky menjelaskan artinya kontrak skema KPBU bisa juga sebagai underlying pendanaan berbasis Syariah. (red/ami)
