.webp)
SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan vaksinasi Covid-19 menjadi penentu perubahan (game changer) kondisi saat ini. Vaksinasi akan menjadi kunci yang sangat menentukan seberapa cepat masyarakat bisa bekerja kembali seperti semula.
Oleh karena itu, Jokowi meminta pelaksanaan vaksinasi dilakukan seefektif mungkin guna mencapai kekebalan komunal (herd immunity). Dia juga meminta pelaksanaan vaksinasi terhadap 181,5 juta sasaran penerima vaksin dapat diselesaikan dalam satu tahun, atau lebih cepat dari rencana Kementerian Kesehatan yang selama 15 bulan.
“Vaksinasi kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa kerja kembali, anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang dan perekonomian segera bangkit,” ujar Jokowi, (2/3/21).
Setelah menentukan 1,5 juta tenaga kesehatan sebagai prioritas penerima vaksin di tahap I vaksinasi, pemerintah juga turut melibatkan pedagang pasar dan pelaku sektor jasa untuk menjadi sasaran penerima vaksin Covid-19 di tahap II vaksinasi selama Februari 2021.
Tujuannya untuk menekan tingkat penularan COVID-19 di pasar, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan destinasi wisata sehingga kegiatan ekonomi dapat segera pulih.
Jokowi datang langsung meninjau vaksinasi massal terhadap para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 17 Februari 2021. Jokowi juga melihat vaksinasi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, pada Senin (1/3). Vaksinasi terhadap pedagang pasar diharapkan Jokowi dapat dilakukan di seluruh propinsi di Indonesia.
“Kita harapkan ini segera diselesaikan sehingga kita berharap ekonomi bisa pulih kembali, bisa bangkit kembali, kemudian pariwisata di Yogyakarta bisa bergiat kembali dan menumbuhkan ekonomi yang ada di provinsi Yogyakarta khususnya Kota Yogya,” kata Jokowi.
Pemerintah akan melanjutkan vaksinasi massal di tahap III pada Maret 2021 ini untuk masyarakat di daerah rentan, dengan 63,9 juta sasaran penerima. Kemudian, di tahap IV pada April 2021, pemerintah akan melakukan vaksinasi kepada 77,2 juta penerima vaksin berdasarkan klaster.
Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Pemerintah memastikan vaksinasi gotong royong ini tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi pemerintah yang sedang berjalan. Vaksinasi gotong royong pun hanya dilakukan melalui perusahaan sehingga tidak bisa diberikan secara individu.
“Vaksinasi gotong royong tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi gratis yang dijalankan pemerintah. Seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan vaksin yang disediakan oleh pemerintah,” Juru Bicara Kementerian Kesehatan untuk vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi.
Tentunya selain vaksinasi Covid-19, pemerintah juga harus menepati janjinya untuk meningkatkan upaya pelacakan, pengujian dan perawatan (3T) pasien Covid-19. Pun masyarakat perlu disiplin menerapkan penggunaan masker, berjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun (3M).
Tantangan untuk berdisiplin dalam memulihkan kesehatan masyarakat sekaligus bekerja keras mensukseskan vaksinasi akan membuat pemulihan ekonomi tidak akan terjadi secara instan. Namun jika vaksinasi berjalan sukses, diiringi dengan optimalisasi 3T dan 3M, pemerintah memiliki kans untuk menjadikan 2021 sebagai tahun kebangkitan ekonomi seperti yang kerap didengungkan. Target pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen pada tahun ini pun tidak mustahil untuk dicapai.(red/pen)
