.webp)
SuaraPemerintah.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan Truk Over Dimension Over Loading (ODOL) pada tahun 2023 mendatang. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Zero ODOL Nasional Tahun 2023.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi ketika menghadiri Normalisasi Kendaraan Bermotor di UPPKB Kemang, Bogor, pada Rabu, 24 Maret 2021.
“Pemerintah mendorong masalah (ODOL) ini harus selesai di tahun 2023, karena kerugian negara sangat besar di sini,” katanya.
Budi mengatakan pihaknya terus melakukan kegiatan penertiban atas pelanggaran ketentuan ODOL dalam rangka mewujudkan Zero ODOL Nasional Tahun 2023, bekerja sama Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, hingga asosiasi pengusaha.
Program ini dilakukan sebagai aksi atas keprihatinan maraknya pelanggaran muatan dan dimensi kendaraan di jalan raya yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan maupun kerusakan jalan yang mengganggu pergerakan perekonomian nasional.
“Pemerintah mencatat kerusakan infrastruktur akibat truk ODOL ini mencapai Rp43 triliun. Untuk itu kami serius menyelesaikannya,” ujar Budi Setiyadi.
Meski demikian Budi menjelaskan alasan pemerintah tidak terburu-buru menuntaskan permasalahan tersebut adalah untuk menghindari dampak sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam masa pandemi COVID-19.
“Sebetulnya target kita pada tahun ini, tapi kami tidak ingin ini berdampak pada naiknya biaya transportasi, serta kelangkaan barang di masyarakat,” jelasnya.
Budi Setiyadi juga mengimbau agar semua pihak, khususnya pengusaha truk dan karoseri agar segera kegiatan normalisasi kendaraan bermotornya secara mandiri, tanpa menunggu sanksi dan tindakan oleh pihak berwenang.
“Kiranya kita dapat bersama-sama mendukung program ini dengan menggunakan sarana transportasi angkutan barang yang tidak melanggar dimensi dan tidak melakukan kelebihan muatan, sehingga dapat menciptakan transportasi jalan yang lebih baik, aman dan berdaya saing,” pungkasnya.
Sementara diketahui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, meminta jajaran Ditjen Perhubungan Darat untuk tetap fokus melakukan berbagai upaya untuk mensukseskan program tersebut.
“Dalam melakukan ‘law enforcement’ (penegakan hukum) untuk ODOL ini kita memang mesti fokus, karena memang ada beberapa pihak yang melakukan suatu upaya-upaya tertentu. Pada tahun ini kita akan buat MoU dengan pihak terkait seperti Kementerian PUPR dan POLRI agar ini bisa diterapkan secara penuh pada tahun 2023,” katanya.
