.webp)
SuaraPemerintah.id – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta semua pihak memperkuat aspek pencegahan agar kasus penyanderaan kepada warga negara Indonesia (WNI) tidak terulang lagi.
Sejak 2016 sampai saat ini, menlu mencatat 44 WNI telah menjadi korban penyanderaan kelompok teroris Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group/ASG) termasuk 4 WNI terakhir yang diserahterimakan kepada keluarga Senin (5/4).
“Ke depan kita harus memperkuat aspek pencegahan, meningkatkan pengamanan di perairan Sabah oleh otoritas Malaysia dan tentunya dengan kerja sama dari kita dan otoritas Filipina,” kata Retno saat serah terima keempat sandera di kantor Kementerian Luar Negeri, hari ini.
Menlu Rini juga meminta agar nelayan Indonesia yang bekerja di kapal Malaysia terus meningkatkan kehati-hatian. Selain itu, ujar Menlu, pemerintah juga akan melakukan komunikasi yang lebih intensif kepada para pemilik kapal ikan terutama di negara Malaysia juga untuk memperkuat pencegahan.
“Tentunya, pengembangan ekonomi di daerah asal juga penting,” tandas Retno.
Menlu Retno mengatakan keempat WNI telah disandera selama 427 hari atau sekitar 15 bulan oleh ASG dan berhasil dibebaskan pada pertengahan Maret lalu dengan bantuan dari aparat militer negara Filipina.
“Arsyad, Arizal, Riswanto, dan Khairudin selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Kepada bapak ibu keluarga, selamat berkumpul, menunggu saat berbahagia ini kebebasan mereka dari penyanderaan,” kata menlu Rini.
Keempat WNI yang disandera itu merupakan bagian dari 5 WNI yang diculik ASG pada 16 Januari 2020 di perairan Tambisan, Sabah, Malaysia. Dalam perjalanan pembebasan, 1 WNI atas nama La Baa ditemukan meninggal dunia pada 28 September 2020.
Tiga WNI berhasil diselamatkan terlebih dulu oleh aparat keamanan Filipina pada Kamis (18/3/2021) di South Ubian, Tawi-Tawi, selanjutnya 1 WNI menyusul diselamatkan pada Minggu (21/3) di Pulau Kalupag.
Keempat sandera WNI tersebut terpisah di tengah laut saat kapal yang digunakan ASG untuk membawa para WNI itu terbalik akibat gelombang laut saat menghindari pengejaran operasi gabungan aparat Filipina.
