.webp)
SuaraPemerintah.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan, Indonesia harus menempatkan ekonomi hijau atau rendah karbon sebagai salah satu tujuan utama dalam transformasi ekonomi.
Skenario net zero emission dikatakan Suharso dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang, sekaligus mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap di tahun 2045.
“Penurunan emisi gas rumah kaca melalui strategi pembangunan rendah karbon akan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pencapaian net zero emission dapat meningkatkan income per kapita hingga 2,5 kali lipat lebih tinggi, serta dapat memberikan PDB per tahun hingga 2% lebih tinggi dari skenario business as usual pada rentang waktu 2021 hingga 2070,” kata Suharso Monoarfa dalam acara “Indonesia Net Zero Summit 2021” secara virtual, Selasa (20/4/2021).
Menurut Suharso, hal ini merupakan efek dari tingkat produktivitas yang lebih tinggi, dan berkurangnya biaya yang ditimbulkan akibat eksternalitas negatif pada daya dukung dan daya tampung lingkungan seperti polusi udara, kualitas habitat dan kualitas air.
Suharso juga menekankan pentingnya komitmen dan kolaborasi multipihak untuk mewujudkan pencapaian net zero emission Indonesia, dan juga untuk selamatkan Indonesia emas 2045 dari krisis iklim dan middle income trap.
“Saya berharap semua pihak, termasuk kementerian/lembaga secara konsisten dapat melakukan pembangunan rendah karbon sebagai upaya pencapaian RPJMN 2020-2024, mengingat pembangunan rendah karbon merupakan langkah awal strategis dan menjadi fondasi yang kokoh bagi Indonesia untuk menuju pembangunan berkelanjutan mencapai Indonesia emas 2045,” kata Suharso.
Menteri Suharso mengatakan pemerintah juga harus berani mengambil langkah tidak populer dalam menjalankan kebijakan pembangunan rendah karbon. Salah satunya, menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) paling lambat pada 2030.
“Kebijakan fiskal untuk mendukung net zero emission, contohnya, dan sangat tidak populer, yaitu menghapus subsidi BBM hingga 100 persen pada paling tidak 2030,” jelasnya dalam webinar Net-Zero Summit 2021, Selasa (20/4).
Selain penghapusan subsidi BBM, kebijakan fiskal lainnya yang perlu dilakukan adalah penerapan pajak karbon yang ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 50 persen pada 2030.
Jika hal ini dapat dilakukan, kata Suharso, PDB nasional dan pendapatan perkapita dipastikan dapat meningkat. Berdasarkan kajian Bappenas, net zero emission dapat meningkatkan pertumbuhan PDB dan pendapatan perkapita 2,5 kali lebih tinggi dari skenario business as usual pada rentang 2021-2070.
