.webp)
SuaraPemerintah.ID– Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan ketentuan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran (PBI Standar Nasional) pada tanggal 13 Agustus 2021.
Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Filianingsih Hendarta mengatakan, kebijakan tersebut diarahkan untuk mengimplementasikan blue print sistem pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.
“Kita lihat bahwa kebijakan sistem pembayaran ini kita arahkan untuk mengimplementasi blue print sistem pembayaran Indonesia 2025 dalam rangka integrasi EKD nasional secara end to end melalui digitalisasi SP,” ujar Filianingsih, Senin (23/8/21).
Adapun implementasi BPSI 2025 secara end to end melalui digitalisasi Sistem Pembayaran (SP), BI memfokuskan pada 3 hal yaitu ekosistem industri, infrastruktur, dan praktik pasar dalam penyelenggaraan SP.
“Kita lihat untuk digitalisasi SP secara end to end kita fokus pada tiga hal yaitu industri sistem pembayaran yang sehat kompetitif dan inovatif; kedua, integrasi interkoneksi interoperabilitas keamanan dan keandalan infrastruktur; ketiga, praktik pasar yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan SP,” beber Filianingsih .
Menurutnya, dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan keuangan digital diperlukan satu kerangka kebijakan SP yang komprehensif dan menyeimbangkan. Lantaran digitalisasi memberikan peluang dan risiko yang harus dikurangi.
“Kita tahu untuk menghadapi perkembangan ekonomi dan keuangan digital kita perlu satu kerangka kebijakan sistem pembayaran yang tidak lagi sepotong-sepotong, tetapi harus komprehensif dan menyeimbangkan. Kita tahu digitalisasi ini memberikan berbagai opportunity tetapi juga diikuti dengan resiko-resiko yang harus dimitigasi,” jelasnya.
Sebab itu, respon Bank Indonesia terhadap digitalisasi dituangkan dalam visi BSPI 2025 yang diimplementasikan melalui 5 inisiatif dan deliverables utama, yang berorientasi penuh bagaimana membangun satu ekosistem sehat yang bisa digunakan untuk memandu perkembangan ekosistem keuangan digital Indonesia.
“Kita harapkan blueprint ini bisa memberikan manfaat membentuk ekosistem digital yang sehat dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat melalui proses inklusi ekonomi keuangan,” tutup Filianingsih.
